Suara.com - Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak (BBM) per hari ini, Sabtu (3/9/2022), direspons masyarakat. Dikhawatirkan kenaikan harga BBM mempengaruhi harga kebutuhan lainnya.
Di samping itu, masyarakat juga merasa belum pulih secara ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.
Dedi (40) seorang karyawan swasta mengaku perekonomiannya belum pulih sepenuhnya akibat Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir ini.
"Karena saat ini usaha-usaha belum pada normal ya. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga masih minim," kata Dedi saat ditemui Suara.com di salah satu SPBU di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (3/9/2022).
Karenanya, dia mengaku khawatir kenaikan harga BBM akan memengaruhi harga kebutuhan lainnya. Khususnya kebutuhan pokok.
Sementara itu, Fikri (22) mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Menurutnya hal tersebut bukan sebuah solusi.
"Tapi yang pasti ini akan memberatkan masyarakat. Saya sebagai mahasiswa ada kekhawatiran ini akan memberatkan orang tua saya, khususnya biaya pendidikan saya," ujarnya.
Dia lantas meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi lain, agar harga BBM tidak naik.
Baca Juga: Harga BBM Bersubsidi Mendadak Naik, Warga: Di-prank Pemerintah
"Solusinya harus menguntungkan sesama. Pemerintah harus memikirkan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Samin seorang pengemudi ojek online (ojol) mengaku tidak masalah dengan kenaikan harga BBM ini. Menurutnya harga BBM di beberapa pom bensin swasta juga hampir sama dengan harga yang sekarang dinaikkan pemerintah.
Baginya dengan kenaikan harga BBM, agar pemerintah tidak menjadikan subsidi sebagai alasan untuk berbagai kebijakannya.
"Biar enggak jadi alasan pemerintah, subsidi-subsidi lagi. Karena apa, kita lihat di beberapa pom bensin bukan milik pemerintah harganya sama kok Rp 9.300 enggak disubsidi juga. Jadi naik enggak apa-apa, biar sekalian saja," ujarnya.
Menurutnya, kalaupun nanti harga BBM yang naik memengaruhi kebutuhan lainnya, bagi Samin hal tersebut biarlah menjadi urusan pemerintah.
"Dampak biar saja, biar enggak jadi alasan pemerintah. Itu kan urusan pemerintah jatuhnya. Bisa menekan harga kebutuhan pokok enggak dia," kata Samin.
