Ketimbang Berebut Posisi Ketum PPP, Arsul Sani Usul Suharso Monoarfa dan Mardiono Bertukar Jabatan

Chandra Iswinarno | Suara.com

Selasa, 06 September 2022 | 19:54 WIB
Ketimbang Berebut Posisi Ketum PPP, Arsul Sani Usul Suharso Monoarfa dan Mardiono Bertukar Jabatan
Ilustrasi PPP. [Jatimnet.com]

Suara.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Arsul Sani mengusulkan agar Suharso Monoarfa dan M Mardiono bertukar jabatan. Usulan itu menyusul penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

Seiring dengan penunjukan tersebut, posisi Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang sebelumnya dijabat Mardiono kini kosong. Sehingga jabatan tersebut kemudian diusulkan untuk diisi oleh Suharso, selepas diberhentikan sebagai Ketum PPP.

"Saya pribadi mengusulkan ya, supaya Pak Mardiono kan sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan, Pak Harso ketua umum. Sekarang Pak Mardiono Plt Ketua Umum. Ya Pak Suharso, jadi saja Ketua Majelis Pertimbangan Partai," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2022).

Arsul mengatakan usulan itu sudah ia sampaikan berulang kali. Menurutnya tukar posisi jabatan bisa menjadi solusi menyelesaikan masalah.

"Memang seperti itu, tukar tempat, tukar kursi. Yang nggak boleh kan tukar pacar. Kalau sekarang tukar kursi kedudukan di partai kan nggak masalah," kata Arsul.

Sebelumnya, Arsul berkeyakinan, permasalahan internal PPP buntut dari pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum bisa diselesaikan secara baik. Menurut Arsul salah satu yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan itu yakni, pertemuan antara Suharso dengan Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP.

"Solusinya ya bertemulah Pak Suharso dengan Pak Mardiono," kata Arsul.

Penyelesaian permasalahan internal itu memang diyakini Arsul bisa selesai melalui pertemuan Suharso dan Mardiono. Mengingat dua tokoh PPP itu merupakan sahabat.

"Ini dua orang sahabat. Kemarin kan saya bilang, misalnya Pak Suharso ketua umum kemudian menunjuk Pak Mardiono sebagai koordinator di KIB," kata Arsul.

"Insyaallah kalau bertemu Pak Mardiono at anytime itu kalau diajak bertemu itu akan berkenan," tandasnya.

Sebelumnya, Suharso membenarkan ihwal kehadiran Suharso Monoarfa di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia.

Diketahui Suharso menegaskan bahwa dirinya masih menjabat Ketua Umum PPP saat menghadiri acara tersebut.

Menanggapi kehadiran Suharso, Arsul mengatakan bahwa acara tersebut bukan acara partai. Ia berujar Suharso memanfaatkan acara tersebut untuk merespons pemberhentiannya sebagai ketum PPP.

"Bukan acara partai. Tapi acara Bimtek yang dimanfaatkan oleh Pak Harso," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).

Sementara itu, ditanya apakah pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono akan turut hadir di acara tersebut, Arsul menegaskan Mardiono tidak akan hadir. Arsul berujar Mardiono tidak akan hadir agar acara Bimtek tidak tercampur dengan permasalahan internal PPP.

"Tidaklah supaya acara Bimtek yang dibiayai negara tidak dicampur dengan soal-soal internal partai. Bimtek kan acara capacity building," kata Arsul.

Sebelumnya, Suharso angkat bicara atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suharso menegaskan posisi saat ini masih sebagai Ketum PPP.

Adapun penegasan Suharso itu diperoleh dari tayangan video yang beredar. Salah satu sumber di internal PPP membenarkan ihwal pernyataan Suharso tersebut. Ia juga mengaku mendapatkan informasi serupa.

Sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut berujar bahwa Suharso datang ke lokasi Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta Pusat hari ini.

Sementara itu dalam video beredar, Suharso tampak naik ke atas panggung. Para kader PPP lantang melantunkan salawat dan takbir mengiringi sambutan dari Suharso.

"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dikutip dari video beredar, Selasa (6/9/2022).

Suharso lantas menegaskan bahwa apa yang saat ini menjadi perkembangan di internal PPP terkait dirinya adalah tidak benar.

"Apa yang telah dikembangkam adalah tidak benar. Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Diberitakan sebelumnya, internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas. Ini dipicu keputusan tiga majelis mencopot Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP.

Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha lantang bersuara tak setuju dengan keputusan pencopotan Suharso Monoarfa lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Tamliha menilai, Mukernas yang dijadikan ajang pemecatan Suharso telah menyimpang dari aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Tamliha menyebut tidak ada pihak yang bisa mencopot Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai. Alasannya, dalam forum Muktamar pemilihan ketum sebelumnya, para muktamirin sudah bulat memilih Suharso serta menyusun struktur partai lainnya.

"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujar dia.

Suharso Resmi Dicopot

Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.

"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).

Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.

Dalam atas dasar itu lah, kata Mardiono, Suharso diputuskan untuk diberhentikan sebagai ketua umum PPP. Mukernas memutuskan juga untuk menunjuk Mardiono selaku PLT ketua umum kekinian.

"Iya pengurus harian memutuskan untuk menujuk PLT adalah saya. Saya nggak tahu kalau pertimbangannya apa dalam rapat," katanya.

Pencopotan ini adalah buntut dari pernyataan Suharso soal 'amplop kiai' yang videonya ramai. Pernyataan itu sontak memantik kritikan dan protes khususnya dari kalangan santri. Tak sedikit yang mendesak agar PPP mencopot Suharso Monoarfa.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPP Sarankan Suharso Monoarfa dan Mardiono Bertemu, Cari Solusi Selesaikan Masalah Internal

PPP Sarankan Suharso Monoarfa dan Mardiono Bertemu, Cari Solusi Selesaikan Masalah Internal

News | Selasa, 06 September 2022 | 18:56 WIB

Siapapun Ketumnya, PPP Pastikan Tetap Solid Bersama Koalisi Indonesia Bersatu

Siapapun Ketumnya, PPP Pastikan Tetap Solid Bersama Koalisi Indonesia Bersatu

News | Selasa, 06 September 2022 | 18:10 WIB

Tolak Pemecatan Mukernas, Suharso Monoarfa: Saya Masih Ketum PPP!

Tolak Pemecatan Mukernas, Suharso Monoarfa: Saya Masih Ketum PPP!

Sumbar | Selasa, 06 September 2022 | 16:15 WIB

Terkini

Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat

Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat

News | Senin, 27 April 2026 | 14:04 WIB

Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing

Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing

News | Senin, 27 April 2026 | 14:03 WIB

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

News | Senin, 27 April 2026 | 13:56 WIB

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

News | Senin, 27 April 2026 | 13:54 WIB

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:48 WIB

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:44 WIB

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

News | Senin, 27 April 2026 | 13:41 WIB

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Senin, 27 April 2026 | 13:40 WIB

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

News | Senin, 27 April 2026 | 13:37 WIB

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

News | Senin, 27 April 2026 | 13:29 WIB