Suara.com - Kisruh internal di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin menghangat, pascapencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai berlambang kakbah tersebut. Meski begitu, menurut Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, kisruh dalam partai berasas Islam tersebut tidak terkait dengan adanya peran Istana ataupun Presiden Joko Widodo.
Ia melihat hal tersebut, lantaran Suharso telah dipecat melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP dengan menunjuk Plt yang diisi oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) M Mardiono. Menurut Adi, pencopotan Suharso murni atas kesalahannya sendiri terkait pernyataannya soal 'amplop kiai' yang videonya menjadi viral.
"Saya membaca ini murni soal kesalahan fatal Suharso. Itu yang kemudian membuat internal PPP melakukan Mukernas kemudian menggantikan dengan Mardiono. Keterlibatan istana itu agak sulit untuk dibuktikan," ucap Adi dihubungi, Sabtu (10/9/2022).
Menurut Adi, bila memang tidak ada pernyataan Suharso soal 'amplop kiai', tidak akan mungkin Kepala Bappenas tersebut digantikan oleh elite partai melalui Mukernas.
"Mukernas itu kan forum disahkan juga oleh mahkamah partai juga dan tidak ada juga pengurus-pengurus ke Suharso sekarang. Itu artinya internal dipastikan solid mukernas yang mengangkat Mardiono," kata Adi
Menurut Adi bahwa antara Mardiono dan Suharso adalah orang yang dekat dengan Jokowi. Maka itu, kata Adi, tidak mungkin adanya dugaan keterlibatan Istana.
"Dia (Suharso) menteri bappenas yang diandalkan pak Jokowi. Jadi, nggak bisa bila ini ada indikasi intervensi istana. Karena dua-duanya adalah orangnya Jokowi," ujar Adi
Maka itu, kata Adi, peristiwa yang terjadi di internal PPP cukup berbeda dengan konflik lainnya. Lantaran, pemecatan Suharso tidak ada kaitannya dengan dukung- mendukung capres di 2024.
"Konflik Suharso ini nggak ada kaitannya dukung mendukung capres, tapi soal kiai dan kasusnya cepat dan buktinya kubu Moerdiono sudah dapat SK Menkumham dan tidak ada pembelaan Suharso. Semuanya mendukung (mukernas)," imbuhnya
Sebelumnya, Suharso meminta internal partai yang menjadi pihak menggulingkan kekuasaannya dari kursi ketua umum, tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
Hal itu ditegaskan Suharso kepada para kader di acara Workshop Nasional Anggota DPRD se-Indonesia di Jakarta Pusat.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," kata Suharso dikutip dari tayangan video, Selasa (6/9/2022).
Hal itu bahkan ditegaskan Suharso secara berulang. Ia meminta tidak ada pihak internal PPP yang menyeret-nyeret nama Jokowi.
"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," ujar Suharso.
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
TERPOPULER
