Suara.com - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sehingga tidak bisa berandai-andai maupun menduga-duga.
“Selalu saya sampaikan, itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi, kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa menduga-duga,” kata Yudo kepada wartawan di Kesatrian TNI AL Pondok Dayung, Jakarta Utara, hari ini.
Yudo Margono menyampaikan pernyataan tersebut ketika ia disinggung mengenai namanya yang digadang-gadang menjadi Panglima TNI selanjutnya untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Ya, silakan tentunya tanya ke Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk itu,” ucap Yudo.
Paling penting, tutur ia, yang saat ini menjadi konsentrasi dari dirinya adalah melaksanakan tugas yang dibebankan kepada TNI Angkatan Laut sebagaimana dengan kondisi politik, kondisi keamanan, dan perkembangan lingkungan yang sedang berlangsung.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Yudo Margono kembali diperbincangkan sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang masa jabatannya berakhir pada November 2022.
Masa tugas Yudo Margono masih tersisa hingga November 2023. Yudo bahkan pernah menjadi salah satu kandidat Panglima TNI yang bersaing dengan Andika pada November 2021.
Tetapi, kala itu, Presiden Joko Widodo memilih Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.
Di sisi lain, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Yudo Margono masih berpeluang menjadi Panglima TNI selama dirinya belum pensiun karena jabatan tersebut harus diisi oleh kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif.
Dia menilai selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum pernah ada sosok dari TNI AL menjadi Panglima TNI sehingga potensi Yudo mengisi jabatan itu penting untuk dipertimbangkan. [Antara]
TERPOPULER
