Suara.com - Hacker Bjorka terus menyita perhatian usai mengunggah beberapa dokumen yang dilabeli rahasia, termasuk berkas surat-menyurat presiden dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Bahkan kini polisi mengklaim telah menangkap sosok diduga Bjorka, yakni seorang pemuda penjual es di Kabupaten Madiun, Jawa Timur atas nama Muhammad Agung Hidayatulloh.
Namun politikus Gerindra, Arief Poyuono, meminta publik untuk tidak terlalu ambil pusing dengan sepak terjang Bjorka tersebut. Bahkan Poyuono meyakini data-data yang diretas Bjorka adalah data palsu.
Hal ini seperti yang disampaikan Poyuono lewat Twitter-nya. "Jangan percaya sama @bjorkanism karena data data presiden, BIN, dan data penduduk yang di hack itu semua data palsu lho. Menkominfo engga perlu kebakaran jenggot," ujarnya, dikutip Suara.com, Jumat (16/9/2022).
Malah Poyuono tidak terlalu terkesan dengan data-data yang dibocorkan Bjorka. Karena itulah, Poyuono menantang sang hacker untuk membuka sebuah data yang sangat ditunggu masyarakat Indonesia.
Adalah big data yang sempat disebutkan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan ketika ramai isu Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode. Kala itu Luhut mengklaim ada 110 juta orang yang menyepakati bila Jokowi menjabat selama tiga periode.
"Coba Bjorka bisa engga ngehack big datangnya Pak Luhut Panjaitan... yang katanya masyarakat pingin Kangmas @jokowi lanjut 3 periode," cuit Poyuono.
Permintaan Poyuono ini pun disambut positif oleh banyak warganet. Pasalnya Luhut kala itu sama sekali tidak berkenan membuka big data yang diklaimnya menyepakati gagasan menunda Pemilu dan Jokowi bisa memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode.
"Nah ini penting," ujar warganet.
"Atau data Sambo !! Itu lebih spektakuler," imbuh warganet lain.
Luhut Klaim Punya Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu 2024 Ditunda
Isu keberadaan big data ini mulai memanas pada bulan April 2022 lalu. Bahkan isu big data itu sampai memicu demo mahasiswa besar-besaran pada 11 April 2022.
Luhut juga dikejar banyak pihak untuk membuktikan keberadaan big data tersebut, tetapi sang menko selalu berkelit. Bahkan ia meminta publik untuk tidak terus-menerus mendesaknya membuka big data.
"Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," kata Luhut ketika menemui massa demonstran.
Klaim Luhut ini pun menuai beragam respons. Salah satunya dari Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menegaskan klaim Luhut soal big data hanya bohong belaka.
TERPOPULER
