Suara.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk menggelar debat terkait perilaku China terhadap muslim Uighur di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasannya, karena tak ingin adanya politisasi.
"Mengapa kita posisi menolak? Adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang terkait, misalnya dengan rivalitas politik," kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu RI, Achsanul Habib dalam keterangannya, Sabtu (8/10/2022).
Terpisah, pada seminar bertajuk 'Politisasi Xinjiang: Kasus Propaganda Hitam Amerika di Negara-negara Muslim dalam Menekan China', Direktur Indonesia Muslim Crisis Centre (IMCC) Robi Sugara menyebut China kekinian menjadi target serangan teror salah satunya akibat politisasi Xinjiang.
"Dalam konteks Xinjiang, mereka merekayasa muslim Uighur di China seakan-akan didzolimi oleh pemerintah China. Selanjutnya, para teroris menarget China sebagai serangan teroris," ungkap Robi.
Robi berpandangan hal terpenting yang perlu ditekankan yakni bagaimana masyarakat muslim jangan sampai dijadikan proxy war.
"Yang saya tekankan adalah dari seminar ini, jangan ada lagi kita masyarakat muslim dijadikan proxy war," katanya.
Di sisi lain, pengamat politik Internasional sekaligus Direktur Sino-Nusantara Institute, Ahmad Syaifudin Zuhri mengungkap, dari 47 negara anggota PBB, yang setuju dilakukan debat terkait perilaku China terhadap muslim Uighur hanya berjumlah 17 negara.
"Sedangkan yang menolak, pada dasarnya bukan negara Barat berjumlah 19 negara. Kemudian, 11 negara lainnya menyatakan abstain," imbuhnya.
Baca Juga: China Dituduh Lakukan Pelanggaran HAM Serius Atas Etnik Uighur di Xinjiang
