Tanggapi Zulfan Lindan Dinonaktifkan NasDem, Hasto PDIP: Mungkin Karena Ada Rahasia yang Diungkapkan, Jadi Kena Sanksi

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Kamis, 13 Oktober 2022 | 16:21 WIB
Tanggapi Zulfan Lindan Dinonaktifkan NasDem, Hasto PDIP: Mungkin Karena Ada Rahasia yang Diungkapkan, Jadi Kena Sanksi
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal Politisi NasDem Zulfan Lindan yang dinonaktifkan oleh Partai NasDem. [ANTARA/HO-DPP PDIP]

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal Politisi NasDem Zulfan Lindan yang dinonaktifkan oleh Partai NasDem. Hasto mengaku enggan mencari urusan internal partai lain.

Namun ia menduga Zulfan dinonaktifkan karena telah mengumbar hal yang seharusnya sifatnya rahasia, kemudian NasDem memberikan sanksi.

"Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai. Ya mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan jadi akhirnya menerima sanksi. Kita gak tahu," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Saat ditanya apakah PDIP sempat berkomunikasi dengan NasDem sebelum Zulfan dinonaktifkan, Hasto tak menjawabnya secara jelas.

Ia hanya menegaskan, soal komunikasi sesama partai politik PDIP memang terus melakukannya. Hal itu dilakukan dari berbagai tingkatan pengurus partai.

"Komunikasi kan sebenarnya PDIP ini kan membuka berbagai ya multi level, multi aproach of political communication yah. Ada di jajaran DPP, ada di jajaran fraksi, ada jajaran grassroot. Komunikasi selalu dibuka karena kita partai musyawarah," tuturnya.

Zulfan Dinonaktifkan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan salah satu pernyataan paling tidak produktif dari Zulfan Lindan yang mengakibatkan penonaktifan Zulfan dari kepengurusan. Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan partai yang diketuai Surya Paloh.

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Zulfan Lindan. [Suara.com/Fakhri Fuadi]
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan partai. [Suara.com/Fakhri Fuadi]

Adapun pernyataan yang berbuntut penonaktifan itu ialah terkait ucapan "Anies Baswedan antitesis Jokowi". Adapun kata Ali, jabatan terakhir Zulfan ialah sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I, meliputi Aceh dan Sumatra Utara.

"Ya kan memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya kalau si a kiri, si b kanan," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (12/10/2022).

Menurut NasDem pernyataan terakhir Zulfan itu tidak mencerminkan NasDem, justru sebaliknya.

Ia juga menyebut pernyataan itu menyinggung Presiden Jokowi, di mana NasDem sebagai partai koalisi sudah berkomitmen mengawal Jokowi hingga pemerintahannya usai.

"Padahal di sisi lain NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ali.

Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.

Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Koar-koar Sebut Era SBY Rakyat Lebih Sejahtera, Sindiran Telak Hasto PDIP: Klaim AHY Biar Dijawab Ketua DPC Kami

Koar-koar Sebut Era SBY Rakyat Lebih Sejahtera, Sindiran Telak Hasto PDIP: Klaim AHY Biar Dijawab Ketua DPC Kami

News | Kamis, 13 Oktober 2022 | 16:07 WIB

Pantas Tak Ngegas Usung Capres 2024, PDIP Ternyata Satu-satunya Partai dengan Empat Kekuatan Super Ini

Pantas Tak Ngegas Usung Capres 2024, PDIP Ternyata Satu-satunya Partai dengan Empat Kekuatan Super Ini

News | Kamis, 13 Oktober 2022 | 16:08 WIB

Sambut Positif Wacana Reshuffle, Hasto PDIP: Pak Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

Sambut Positif Wacana Reshuffle, Hasto PDIP: Pak Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

News | Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:41 WIB

Hasto Puji Jokowi Beri Sinyal Rombak Kabinet: Karena Pak Jokowi Perlu Menteri Loyal dan Solid

Hasto Puji Jokowi Beri Sinyal Rombak Kabinet: Karena Pak Jokowi Perlu Menteri Loyal dan Solid

Surakarta | Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:36 WIB

PDIP Soroti 5 Tahun Kepemimpinan Anies di Jakarta: Dari 23 Janji Kampanye Cuma 5 yang Layak Diapresiasi

PDIP Soroti 5 Tahun Kepemimpinan Anies di Jakarta: Dari 23 Janji Kampanye Cuma 5 yang Layak Diapresiasi

Jakarta | Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:33 WIB

Buntut Anies Baswedan Maju Capres, Jokowi Bakal Reshuffle Menteri dari NasDem?

Buntut Anies Baswedan Maju Capres, Jokowi Bakal Reshuffle Menteri dari NasDem?

Sulsel | Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:21 WIB

Terkini

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:11 WIB

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:06 WIB

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:01 WIB

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:56 WIB

Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan

Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:52 WIB

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum

Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:33 WIB

Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka

Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:18 WIB

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:13 WIB

Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor

Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 18:11 WIB