Infografis
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga menyebut kelima janji kampanye Anies yang sudah terealisasi. Sementara yang lainnya dinilai gagal.
"Dari 23 janji Anies hanya 5 terealisasi. 5 itu salah satunya pemberian hibah kepada ormas. Tapi yang paling penting, seperti contoh, setiap kampanye mereka selalu menjanjikan oke oce, membentuk 200 ribu wirausaha. Ini yang hanya terealisasi hanya 6 ribu, dimana hanya 3 persennya saja," kata Ima kepada wartawan, dikutip Jumat (14/10/2022).
Ima juga menyinggung program DP 0 persen yang selalu dijunjung, namun tidak dijalankan. Kemudian, ia membahas normalisasi sungai yang memicu banjir, perihal kemacetan, serta sampah yang tidak terealisasi.
Rapor merah juga kerap diberikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Sama seperti yang lainnya, ia menyebut Anies hanya bisa merealisasikan 5 dari 23 janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies, dari laporan Ima Mahdiah (Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta). Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur saja? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ," kata Hasto dalam kesempatan yang sama dengan Ima.
Hasto juga mengaku baru-baru ini mendengar keluhan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait tidak dilakukannya pembebasan lahan untuk mengatasi banjir di Jakarta, meski anggaran yang dimiliki terbilang besar.
"Kemudian kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 312 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Besar bukan," ungkap Hasto.
Tak hanya janji-janji, Gembong juga menyoroti kebijakan dan pengambilan keputusan di masa kepemimpinan Anies terdapat banyak kemunduran. Diantaranya, menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting) dan video rapat tidak diunggah ke Youtube.
Kemudian, menolak warga yang mengadu suatu persoalan ke Balai Kota, menghalangi, akses informasi kepada wartawan, serta melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
Baca Juga: Dulu Tak Mau Berbagi Agenda, Jelang Lengser dan Jadi Bacapres Anies Makan Siang Saja Undang Wartawan
Buruknya lagi, terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, serta melanggar janji tidak akan memakai dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.
