Hasto juga mengaku baru-baru ini mendengar keluhan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait tidak dilakukannya pembebasan lahan untuk mengatasi banjir di Jakarta, meski anggaran yang dimiliki terbilang besar.
"Kemudian kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 312 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Besar bukan," ungkap Hasto.
Tak hanya janji-janji, Gembong juga menyoroti kebijakan dan pengambilan keputusan di masa kepemimpinan Anies terdapat banyak kemunduran. Diantaranya, menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting) dan video rapat tidak diunggah ke Youtube.
Kemudian, menolak warga yang mengadu suatu persoalan ke Balai Kota, menghalangi, akses informasi kepada wartawan, serta melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
Buruknya lagi, terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, serta melanggar janji tidak akan memakai dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.
PDIP yang diwakili Gembong menilai jika selama lima tahun ini, Anies kebanyakan membuang-buang waktu untuk mengutamakan estetika kota. Ia dinilai lupa, pembangunan infrastruktur yang diperlukan warga.
"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," ujar Gembong.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Baca Juga: Dulu Tak Mau Berbagi Agenda, Jelang Lengser dan Jadi Bacapres Anies Makan Siang Saja Undang Wartawan
