Infografis
Sementara Partai NasDem mengaku legawa dengan sikap dan keputusan Jokowi seiring tersiarnya kabar perombakan kabinet atau reshuffe. Bagi NasDem, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi secara penuh sehingga keputusan apapun nantinya harus diterima.
Pengusungan Anies Baswedan
Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh NasDem.
Memang semenjak mengusung Anies, NasDem kekinian lebih mendapat banyak sorotan. Mulai dari sebutan Nasdrun, hingga "digoyang" isu keluar kabinet.
"Jadi hak prerogartif presiden sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Kendati begitu, NasDem memastikan ada tidaknya perwakilan kader mereka di kementerian nantinya, hal itu tidak akan mengurangi komitmen NasDem untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai.
Posisi NasDem, ditegaskan Ali, sejak 2019 telah berkomitmen mengawal pemerintahan sampai tahun 2024. Hal itu berlaku karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh memilih berkoalisi tanpa syarat dengan Jokowi.
"Saya tegaskan bahwa NasDem berkomitmen dengan pak presiden tahun 2019, mengawal pemerintahan ini sampai dengan tahun 2024. Ada atau tidak ada perwakilan NasDem di pemerintahan, itu tidak ada perubahan komitmen Partai NasDem," ujar Ali.
Relawan Jokowi
Sebelumnya, Relawan Jokowi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat menteri dari Partai NasDem. Para relawan menganggap bahwa NasDem yang mengusung Anies Baswedan sudah tak sejalan lagi dengan pemerintahan Jokowi.
