Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang enam orang ke luar negeri selama enam bulan dalam kasus suap jual beli Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Bangkalan. Salah satunya diketahui Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.
Lima orang lainnya yang dicekal ke luar negeri pun dibeberkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham RI. Mereka diantaranya merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Para pihak yang dicekal yakni, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili; Kadis PUPR Wildan Yulianto; Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat; Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim; dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Agus Eka Leandy.
"Aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 13 Oktober sampai 13 April 2023. Diusulkan oleh KPK," kata Kasubag Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nur Saleh dikonfirmasi suara.com, Rabu (2/11/2022).
Sebelumnya, KPK telah menggeledah 14 lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Dari lokasi tim Satgas KPK telah menyita sejumlah dokumen hingga alat elektronik.
KPK sebetulnya sudah menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Selain Abdul, lima orang lainnya juga sudah ditetapkan tersangka.
"Sejauh ini ada enam orang tersangka. Dilakukan oleh kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jatim," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (31/10/2022).
Meski begitu, KPK belum dapat menguraikan perkara kasus hingga pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Hingga kini, KPK masih terus mengumpulkan sejumlah bukti dan belum melakukan penahanan terhadap para tersangka.
Akan kami informasikan secara lengkap tentunya setelah proses penyidikan ini kami anggap cukup," ujar Ali
Baca Juga: 86 TKA Dilaporkan Bekerja di Tanjung Pandan, Imigrasi Minta Masyarakat Tak Takut Lapor
Ali pun mengajak masyarakat apabila memiliki informasi yang diduga terkait dengan perkara kasus ini dapat disampaikan kepada tim penyidik maupun sarana aduan yang dimiliki KPK lainnya.
"KPK sangat terbuka untuk selalu memberikan perkembangan informasi dari kegiatan penanganan perkara ini," imbuhnya
