Suara.com - Rencana deklarasi pembentukan koalisi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden batal dihelat, hari ini.
Dibatalkannya deklarasi pembentukan koalisi, hari ini, menurut analisis Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago karena sejumlah faktor, di antaranya belum tercapainya kesepakatan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden.
Arifki menyebut Partai Nasional Demokrat diuntungkan dengan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden lebih awal, tetapi Demokrat dan PKS masih harus berebut posisi calon wakil presiden.
Partai Demokrat mengajukan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS menawarkan Ahmad Heryawan menjadi wakil Anies.
"Kesepakatan ini bisa terlaksana lebih cepat jika salah satu partai mengalah atau menerima tawaran lain sebagai pemimpin koalisi serta jumlah kursi menteri yang lebih besar jika Koalisi Perubahan menang," kata Arifki dalam keterangan tertulis, hari ini.
Pertimbangan lain dibatalkannya deklarasi, menurut Arifki, karena mereka ingin melakukan deklarasi dalam momentum yang tepat.
"Dengan belum munculnya capres dari PDI Perjuangan dan KIB (Koalisi Indonesia Baru), Koalisi Perubahan tentu menyimpan nama cawapres untuk dikeluarkan pada saat yang tepat sehingga tetap menjadi bahan percakapan pada momentum puncaknya," ujarnya.
Arifki mengatakan penentuan nama calon wakil presiden akan berhubungan dengan basis wilayah. Dari nama-nama yang muncul sebagai kandidat, seperti Ridwan Kamil, Ahmad Heryawan, Khofifah, Muhaimin Iskandar, dan AHY berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga dianggap menyulitkan calon presiden mencari figur pendamping yang tepat.
"Koalisi pendukung Anies masih mencari titik temu, terutama penentuan kursi cawapres. Paling tidak harus ada yang mengalah. Mungkin saja dengan adanya jaminan sebagai pemimpin koalisi atau jatah menteri yang lebih besar. Ya, deal-dealnya pasti berada di ranah itu."
Baca Juga: Tuntut Heru Budi Pakai PP 78 Naikkan Upah 13 Persen, Buruh Singgung Kebijakan Anies soal UMP DKI
