Kenapa Singapura Tidak Masuk G20? Berikut 2 Faktor Penyebabnya

Rifan Aditya

Senin, 14 November 2022 | 07:50 WIB
Kenapa Singapura Tidak Masuk G20? Berikut 2 Faktor Penyebabnya
kenapa Singapura tidak masuk G20 - Ilustrasi Singapura (Unsplash/Jisun Han)

Suara.com - Negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk sebagai anggota forum G20 hanyalah Indonesia. Padahal ada Singapura dengan status sebagai negara maju, namuna kenapa Singapura tidak masuk G20?

Bahkan tahun ini, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Bali. Mengapa Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung menjadi anggota G20?

Padahal ada Singapura yang sudah dikenal sebagai salah satu negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini penjelasan kenapa Singapura tidak masuk G20. Simak penyebabnya lewat ulasan berikut ini.

Alasan Singapura Tidak Masuk G20

Merangkum dari berbagai sumber, disebutkan bahwa terdapat tiga faktor utama syarat masuk G20 bagi sebuah negara. Adapun ketiga faktor tersebut yakni sebagai berikut:

1. Nilai produk domestik bruto (PDB)

2. Angka perdagangan internasional

3. Populasi masyarakat.

Dalam situs resmi G20, G20.org disebutkan bahwa anggota yang tergabung dalam G20 menyumbang lebih dari 80 persen PDB, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen populasi dunia.

baca juga

Lalu, sebagai negara maju apakah Singapura tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut?

Sebagai negara maju, pendapatan negara dari perdagangan internasional Singapura sudah tidak diragukan lagi. Meski termasuk negara maju, sehingga sudah tidak diragukan lagi.

Meski menjadi negara dengan luas wilayah terkecil di antara negara-negara ASEAN, Singapura memiliki nilai komoditas ekspor yang cukup besar. Adapun komoditas ekspor yang terkenal ialah peralatan elektronik, logam mulia, mesin, hingga timah.

Namun, dua faktor berikut ini disinyalir yang  menjadi alasan kenapa Singapura tidak masuk G20. Apa saja dua faktor tesebut? Berikut ini penjelasannya.

Nilai PDB

Nilai PDB Singapura sekitar 340 miliar USD. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai PDB Indonesia yang berada di angka 1.058 triliun USD. Nilai PDB menjadi salah satu tolok ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tiga Kepala Negara Ini Tak Hadir di KTT G20, Apa Alasannya?

Tiga Kepala Negara Ini Tak Hadir di KTT G20, Apa Alasannya?

News | Senin, 14 November 2022 | 07:44 WIB

Sandiaga Uno Sambut Joe Biden: Saya Dapat Kehormatan Menjemput Bapak

Sandiaga Uno Sambut Joe Biden: Saya Dapat Kehormatan Menjemput Bapak

Bisnis | Senin, 14 November 2022 | 07:43 WIB

Mind ID Klaim Lakukan Reduksi Karbon Industri Tambang

Mind ID Klaim Lakukan Reduksi Karbon Industri Tambang

Tantrum | Senin, 14 November 2022 | 06:59 WIB

Kuasa Hukum Brigadir J Bertanya-tanya, Heran dengan Alasan Sidang Ferdy Sambo Ditunda Seminggu

Kuasa Hukum Brigadir J Bertanya-tanya, Heran dengan Alasan Sidang Ferdy Sambo Ditunda Seminggu

News | Senin, 14 November 2022 | 07:44 WIB

Terkini

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:45 WIB

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:44 WIB

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:38 WIB

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB