KSAL Laksamana Yudo Margono Disebut Paling Layak Jadi Panglima TNI, DPR: Memang Harusnya Kan Laut

Chandra Iswinarno | Bagaskara Isdiansyah
KSAL Laksamana Yudo Margono Disebut Paling Layak Jadi Panglima TNI, DPR: Memang Harusnya Kan Laut
Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp].

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Rudianto Tjen berharap Panglima TNI yang baru bisa diisi dari matra Angkatan Laut. Ia menyatakan Laksamana Yudo Margono layak.

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Rudianto Tjen berharap Panglima TNI yang baru bisa diisi dari matra Angkatan Laut (AL).

Menurutnya, Kepala Staf TNI Anggkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dinilai mumpuni menjadi Panglima TNI gantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Ya mungkin ya mungkin itu angkatan kan udah nih darat, masa darat lagi. Kalau bisa kan laut, memang harusnya kan laut," kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, jika dilihat dengan pola atau sistem pergantian Panglima TNI sesuai dengan giliran setiap matra, maka setelah matra AL akan ada Angkatan Udara atau AU yang menjabat.

Baca Juga: Profil Kombes Bhirawa, Adik Jenderal Andika Perkasa Tangani Kasus Bripka Madih

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Rudianto Tjen. [Suara.com/Bagaskara]
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Rudianto Tjen. [Suara.com/Bagaskara]

"Baru darat lagi seperti itu. Kan sudah diatur UU-nya kan sebaiknya memang seperti itu, kadang-kadang kan punya diskresi lah kalau misalnya dua kali begitu," ungkapnya.

Sementara ketika ditanya perihal sosok Laksamana Yudo Margono, Rudi menilai Yudo sebagai figur yang mumpuni jadi Panglima TNI.

"Saya pikir beliau sangat mumpuni untuk menjadi Panglima TNI. Beliau kan kalem tegas sistematis, kerjanya dan saya pikir beliau paling layaklah," tuturnya.

Namun, ia mengatakan, semua Kepala Staf TNI kekinian punya peluang yang sama menjadi Panglima TNI.

Terlebih hal tersebut menjadi keputusan atau hak prerogratif Presiden Jokowi.

Baca Juga: Mantap! Nol Kasus Desa Tertinggal, 81 Desa Kategori Maju, Begini Kata Bupati Purwakarta Ambu Anne

"Ya bisa saja itu kan semuanya hak prerogatif presiden. Tunggu sebentar lagi (supres nama calon Panglima TNI) diantar," pungkasnya.