REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk memerangi politik identitas menjelang pemilu 2024.
Selain politik identitas, menurut Jazilul, yang tak kalah bahaya dan harus diwaspadai lagi adalah politik hukum dan politik kapital.
"Agama ini selalu menjadi korban, dianggap politisasi agama. Itu berbahaya ya memang. Tapi lebih dari itu, menurut saya, kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital," kata Jazilul kepada jurnalis, Kamis (24/11/2022).
Jazilul mengatakan orang yang berada di balik politik identitas harus diwaspadai.
Jalilul menekankan semua kelompok agama ingin menyampaikan pesan perdamaian.
"Kalau ada kelompok agama menganjurkan kekerasan dugaan saya pasti ada orang yang menyuruh," kata dia.
Demikian pula orang di balik politik kapital juga harus diketahui siapa mereka dan harus diwaspadai.
"Nah ini harus dicari ini yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi kapital ada segelintir elite kekuasaan pemilik modal yang mengatur, dan ini juga harus diwaspadai," katanya.
Direktur Executive Partner Politik Indonesia AB Solissa mengatakan pernyataan Presiden Jokowi agar para capres dan cawapres mengutamakan ide dan gagasan dalam berdebat adalah satu langkah yang progresif, dan harus dilakukan oleh para kandidat.
“Terkait dengan pernyataan presiden untuk suksesi pilpres 2024 agar para kandidat capres-cawapres mengutamakan ide dan gagasan adalah sebuah langkah progresif dari seorang presiden yang harus kita hormati,” katanya dikutip dari Antara.
Magister komunikasi politik dari Universitas Paramadina itu menyatakan peringatan Presiden Jokowi agar para capres dan cawapres menghindari politik SARA sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi yang sehat.
“Menurut saya, pernyataan ini layak diberikan apresiasi. Positioning statement Jokowi inilah yang sebenarnya ditunggu oleh publik jelang pilpres 2024 nanti,” kata dia.
Selain itu, imbauan presiden itu bertujuan untuk mengakhiri perpecahan antar sesama anak bangsa, dimana perpecahan itu sudah terjadi sejak pemilu sebelumnya.
“Apa yang disampaikan oleh presiden harus menjadi catatan bagi semua kandidat capres maupun cawapres. Residu konflik saat pilpres 2014 dan 2019 harus diakhiri,” katanya.
Dijelaskan Solissa, pilpres 2024 harus dijadikan sebagai momentum perubahan dan pemersatu, terkhusus buat para capres dan cawapres untuk mengutamakan ide dan gagasan, agar yang terpilih nanti menjadi presiden semua golongan, bukan hanya satu golongan.
“Politik identitas berbasis apapun, agama, ras, suku, bahkan secara sektoral kedaerahan harus dihentikan,” katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER
