Warga Protes Besar-besaran, Pemerintah China Bakal Longgarkan Kebijakan "Nol Covid"

Agatha Vidya Nariswari
Warga Protes Besar-besaran, Pemerintah China Bakal Longgarkan Kebijakan "Nol Covid"
Aksi protes di Beijing, China, pada Senin (28/11). (Michael Zhang / AFP)

Wakil PM China Sun juga menyatakan pemerintah telah mengatur kondisi "untuk mengubah langkah-langkah tanggap epidemi".

Suara.com - Pemerintah China mengisyaratkan kesiapannya untuk melonggarkan kebijakan radikal "nol COVID" buntut gelombang protes besar-besaran terhadap lockdown dan langkah pembatasan ketat lain.

Wakil Perdana Menteri China Sun Chunlan menjadi sosok yang bertanggung jawab atas langkah pencegahan dan penyebaran Covid-19.

Ia menyatakan bahwa patogenisitas varian Omicron melemah, demikian laporan dari kantor berita Xinhua.

Wakil PM China Sun juga menyatakan pemerintah telah mengatur kondisi "untuk mengubah langkah-langkah tanggap epidemi".

Baca Juga: Pameran Otomotif Gaikindo Gabungkan Dengan Gaya Hidup

Pernyataan Sun di Komisi Kesehatan Nasional itu disampaikan menyusul kemarahan publik di China selama akhir pekan lantaran adanya kebijakan pembatasan yang ketat.

Secara terbuka, sejumlah demonstran mencela Partai Komunis yang berkuasa yang dipimpin Presiden Xi Jinping.

China telah mencatat kasus Covid-19 harian sekitar 33.000 di daratan hingga Kamis. Angka itu sedikit menurun dari rekor tertinggi yang mencapai hampir 39.000 pada Minggu. Namun, angka itu masih berada pada level yang tinggi.

Berita Xinhua melaporkan setelah aksi protes, beberapa pembatasan di Guangzhou, China Selatan telah dilonggarkan. Bioskop, pusat rekreasi, restoran, dan pusat rekreasi dibuka kembali.

Di Beijing, pasar swalayan telah diizinkan untuk dibuka kembali setelah penutupan selama satu hari.

Baca Juga: Tina Toon Kabarkan Segera Menikah, Netizen Tak Menyangka: yang Dulu Masih Unyu-unyu

Penduduk Beijing juga tidak perlu lagi untuk menjalani tes Covid, termasuk lansia dan mereka yang bekerja atau bekerja belajar dari rumah.

Kereta bawah tanah dan bus di Beijing pun tidak lagi mewajibkan penumpang untuk menunjukkan hasil tes COVID negatif yang diambil dalam waktu 48 jam, mulai Senin depan (5/12), kata media pemerintah China itu.

Di China, orang-orang diharuskan untuk sering melakukan tes COVID agar dapat pergi ke tempat umum. Mereka yang berada di daerah lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan kerap kesulitan mendapatkan cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari.

Kedutaan Besar AS di Beijing telah mendorong warga Amerika di China untuk menyimpan persediaan obat-obatan, air kemasan, dan makanan selama 14 hari. Kedutaan Besar Jepang di Beijing juga menyarankan warga Jepang di China untuk menyiapkan stok barang-barang kebutuhan untuk 10 hari.

Sementara itu, pihak berwenang China diyakini mewaspadai kemungkinan bahwa para pelayat yang berkumpul untuk mengenang Jiang Zemin dapat berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah. Mantan Presiden itu meninggal pada Rabu dalam usia 96 tahun.

Ada seruan yang diunggah di media sosial agar masyarakat berkumpul untuk mengenang mantan pemimpin China itu.

Jenazah Jiang diterbangkan dari tempat dia wafat di Shanghai ke Beijing pada Kamis. Upacara peringatan untuknya akan diadakan di Balai Besar Rakyat (Great Hall of the People) di Beijing pada Selasa depan (6/12).

Aksi protes pro-demokrasi pada 1989 di Lapangan Tiananmen dipicu oleh kematian Hu Yaobang, yang dipecat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis dua tahun sebelumnya karena kecenderungan liberalnya.

Para siswa yang berkumpul atas kematian Hu saat itu menyerukan demokrasi dan mengkritik tindakan pemerintah terhadap korupsi yang merajalela. [ANTARA]