Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!

Suara.com - Penjemputan 13 korban yang dipekerjakan sebagai lady companion (LC) dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pub Eltras, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa dengan sebutan KDM, pada Senin (23/2/2026), mengejutkan pihak pendamping dari rumah aman TRUK F. 

Pasalnya, kedatangan rombongan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut awalnya hanya dikonfirmasi sebagai kunjungan biasa, bukan penjemputan.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan dari TRUK F, Ika, yang selama ini mendampingi dan memberikan perlindungan kepada ke-13 korban. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui rombongan KDM ternyata telah menyiapkan pesawat charter Susi Air untuk langsung membawa para korban kembali ke Jawa Barat hari itu juga.

“Dia tidak menyampaikan secara terus terang. Karena tadi itu dari pembicaraannya Gubernur dengan anak-anak kan beliau langsung tanya, ‘kalian mau pulang?’ Semuanya bilang mau pulang. Jadi dia langsung memfasilitasi itu. Karena kan pesawat Susi Air juga kan mereka charter, jadi langsung diurus anak-anak itu berangkat lebih dulu,” ungkap Ika dalam konferensi pers daring, Senin (23/2/2026). 

Desak Jaminan Tertulis Proses Hukum

Mengetahui adanya rencana penjemputan mendadak di tengah proses penyidikan kepolisian yang sedang berjalan, Ika langsung mengambil langkah tegas. Ia menarik pihak terkait untuk berdiskusi dan mendesak adanya jaminan hukum secara tertulis.

Ia tidak ingin kepulangan para korban ke Jawa Barat justru menghentikan atau menghambat proses hukum yang sedang diusut oleh Polres Sikka.

"Saya mendesak untuk harus dibuat hitam di atas putih, pernyataan secara tertulis supaya kita memastikan proses hukum ini terus berjalan. Di depan kita semua tadi, Pemda Jawa Barat dan Ibu Dir PPA PPO Polda Jabar menyatakan bersedia memfasilitasi ke-13 anak ini untuk mengikuti seluruh proses hukum," tegas Ika.

Kesepakatan tersebut akhirnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani pada hari itu juga, disaksikan oleh pihak TRUK F dan salah satu kuasa hukum dari ke-13 korban, Victor Nekur.

Tepis Isu Korban Tak Betah di Shelter

Dalam kesempatan tersebut, Ika juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa para korban ingin pulang karena tidak betah berada di rumah aman TRUK F. Ia membantah keras klaim tersebut dan menjelaskan bahwa alasan utama para korban ingin pulang adalah karena jenuh dengan lambatnya proses hukum. 

“Mereka tidak bilang bahwa mereka tidak betah. Hanya mereka ingin pulang dan ada beberapa yang menunggu proses hukum ini kan lama, jadi itu juga salah satu hal faktor yang mereka ingin pulang," jelasnya.

Ika menegaskan bahwa selama berada di TRUK F, hak-hak dan kebutuhan psikologis korban sangat diperhatikan. Pihaknya tidak pernah menerapkan aturan kaku yang mengekang para korban. 

Sebaliknya, TRUK F justru memfasilitasi pemulihan trauma mereka dengan melibatkan psikolog dari IFTK, UNIPA Maumere, dan UPTD Sikka.

“Jadi kita tidak ‘oke kami ada aturan pagi harus bangun jam berapa sekian-sekian’. Mereka ini kan sejak awal datang, saya sangat menghargai mereka, juga memperhatikan kebutuhan mereka, misalnya mereka ingin tidur dalam jam yang cukup lama karena kan mereka punya jam kerja selama ini kan tidak normal seperti kita yang lain, malam kita tidur merekanya kerja, itu. Jadi saya itu tidak pernah memaksa mereka untuk harus begini, bangun tepat waktu, begini-begini," ungkapnya.

 

Harapan untuk Pemprov Jabar

Meski telah merelakan ke-13 korban kembali ke kampung halamannya, Ika tak dapat menyembunyikan kesedihannya atas proses penjemputan yang terkesan terburu-buru tersebut. Ikatan emosional yang telah terbangun selama masa pendampingan membuat perpisahan itu terasa berat.

"Saya juga tadi itu rasa sedih ya, karena okelah kalian punya warga tapi kan di sini rumah kita sudah menerima mereka lalu tiba-tiba pulang tidak ada satu kata, saya sampai tidak sempat pamit dengan mereka satu per satu itu kan saya rasa hal yang yah menyedihkan karena bukan hanya soal urusan hukum tapi soal ikatan emosional dengan kita itu kan juga sudah ada,” tuturnya.