Suara.com - Dalam forum "Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Resesi Ekonomi", selain membincangkan situasi politik dalam negeri menuju pemilihan umum atau pemilu, para pakar dan elit politik mengupas soal ekonomi dan resesi.
Dikutip dari rilis Dialog Akhir Tahun Unpacking Indonesia sebagaimana diterima Suara.com, Prof Anthony Budiawan menyoroti potensi terjadinya resesi ekonomi di luar persiapan menyambut pemilihan umum atau pemilu.
Menurutnya, ancaman resesi ekonomi adalah hal yang nyata, terutama jika menyoroti bagaimana The Fed bergerak menaikkan suku bunganya. Saat The Fed menaikkan suku bunga, akan menambah beban Bank Indonesia untuk menahan kurs rupiah. Jika kurs rupiah bergerak naik, maka akan memicu terjadinya inflasi.
Hal yang menjadi perhatian bagi Anthony adalah hasil penelitan Litbang Kompas 2020 yang menyebut bahwa mayoritas penduduk RI tak mampu membeli makanan bergizi. 68 persen atau sekitar 167,8 juta penduduk RI termasuk dalam golongan rakyat miskin dengan pendapatan per kapita kurang dari 1,1 juta rupiah per bulan menurut standar World Bank.
"Dengan Omnibus Law Cipta Kerja, fakta krusial ini mengkhawatirkan karena berpotensi meningkat. Sebab upah buruh dan kenaikan yang diatur di UU Cipta Kerja sangat rendah. Ini akan meningkatkan angka kemiskinan," jelasnya.
Anthony menegaskan, tahun 2023 resesi tak bisa dihindari. Dan jalan keluar yang bisa dipilih oleh pemerintah adalah menyelamatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak resesi.
Khairul Umam juga menyoroti resesi yang berpotensi terjadi di 2023. Menurutnya, resesi berdampak signifikan. Sebab resesi akan berdampak pada jumlah pengangguran.
Jika inflasi turun 1 persen, maka jumlah pengangguran akan meningkat karena jumlah lapangan kerja yang hilang bisa mencapai angka dua juta.
"Pemerintah perlu mengevaluasi proyek-proyek strategis. Apakah bisa diprioritaskan atau tidak. Sebab pangan dan energi akan terdampak," jelas Khairul Umam.
Pendapat Umam dikomentari Akbar Faisal, politisi Partai Nasdem yang menyatakan cadangan beras di Bulog saat ini sangat menipis. Jumlah yang ada hanya 240.000 ton beras, padahal harusnya pemerintah memiliki stok sebanyak 1,5 juta ton.
Kesempatan untuk mengimpor beras juga tak luas karena Thailand dan Vietnam membatalkan kontrak. Produsen beras mengamankan beras mereka karena ancaman resesi global.
"Dengan kondisi ini, maka narasi kritis pada pemerintah harus berubah. Bukan lagi soal dukung mendukung, tapi lebih sektoral," ujarnya.
Sementara itu pengamat politik Adi Prayitno sependapat dengan Akbar Faisal. Ia mengaminkan bahwa ekonomi Indonesia hari ini berada dalam ancaman yang cukup serius sehingga narasi perubahan harus didengungkan. Sebab, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka sebaiknya narasi pembicaraan lebih fokus pada isu-isu sektoral.
Sementara bagi Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora menyebutkan bahwa pemerintah harus belajar untuk rendah hati dan mendengarkan suara publik, dan harus ada yang bisa meyakinkan pemerintahan Jokowi. Sebab, sampai hari ini tak ada isu yang menjadi masalah yang diabsorsi oleh negara untuk dicari solusi yang sistemik.
Sehingga kalau pemerintah mau rendah hati dan bersedia mendengar keresahan publik, pemerintah akan bersedia juga membangun infrastruktur pikiran, bukan hanya infrastruktur material.
TERPOPULER
