REGIONAL:
Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kembali menuai kontroversi. Pasalnya, ia menyebut bahwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) tidak bagus.
Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.
"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022).
Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa digitalisasi dalam kehidupanlah yang akan mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan OTT lagi.
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," tambahnya.
Sontak, pernyataannya pun memicu pro kontra. Sosok yang sependapat dengan Luhut adalah Menko Polhukam, Mahfud MD. Mantan Ketua MK ini menyebut Luhut tidak salah dan menyarankan digitalisasi sebagai upaya memberantas korupsi.
"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya" ujar Mahfud dalam keterangannya.
Tak hanya Mahfud, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun mengaku pro dengan pernyataan Luhut. Ia pun ikut mengaitkan digitalisasi dengan korupsi.
"Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri (Luhut). Beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi," kata Johanis.
Namun, beberapa tokoh pun secara terang-terangan mengaku kontra terhadap pernyataan Luhut. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Syadat Hasibuan (Gus Umar) pun ikut menyindir pernyataan Luhut lewat cuitannya di Twitter pribadinya.
"Kebayang gak kalau dia (Luhut) jadi presiden? Kalau gak karena OTT kita gak akan pernah lihat Setnov (Setya Novanto) bisa ditangkap KPK. Sombong," tulis Gus Umar di cuitannya.
Cuitan Gus Umar pun ikut dibalas oleh mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Dalam cuitannya, Novel pun membenarkan pernyataan Gus Umar yang juga kontra terhadap pernyataan Luhut.
"Iya bang, katanya dilakukan pengawasan dengan digitalisasi, tapi jangan jangan yang dilakukan hanya elektronisasi. Akhirnya pengawasannya nggak berjalan," balas Novel.
"Dan tentu penyimpangan atau potensi korupsi menjadi besar, kembali yang dirugikan adalah negara. Jangan sampai digitalisasi jadi modus seolah ada pengawasan," sambungnya.
Di cuitan lainnya, Novel pun mengungkap bahwa OTT dapat mengungkap kasus korupsi secara telak, di mana pelaku tidak akan bisa mengelak lagi karena sudah ada bukti.
"OTT kasusnya suap, yang merupakan induk korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak," tulis mantan penyidik KPK ini.
Di sisi lain, mantan Ketua KPK, Abraham Samad pun mengungkap tidak ada yang salah dari OTT karena masih dalam lingkup pengawasan dan tidak menyangkut soal kriminalisasi.
"Walaupun undang-undang (UU KPK) sudah tidak seperti dulu, tapi dia (KPK) masih diberikan ruang, kewenangan, tugas, untuk melakukan yang namanya law enforcement. Salah satu law enforcement itu ya OTT," katanya di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
"Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan, sebenarnya intinya itu,” tandas Samad.
Kontributor : Dea Nabila
TERPOPULER
