'Paling Enak Mengkambinghitamkan Presiden', Sindir Jokowi ke Partai Tuding Sana-sini Usai Tak Lolos Verifikasi KPU

Kamis, 22 Desember 2022 | 10:51 WIB
'Paling Enak Mengkambinghitamkan Presiden', Sindir Jokowi ke Partai Tuding Sana-sini Usai Tak Lolos Verifikasi KPU
Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam negeri di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Tapi yang paling enak tuh memang mengkambinghitamkan, menuduh, presiden, Istana, Jokowi. Paling enak itu," pungkasnya.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, dengan didampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Majelis Syura Ansufri Idrus Sambo, mengeluarkan maklumat mengajak pengurus, kader, serta simpatisan Partai Ummat untuk ikut menyumbang uang demi membayar biaya menggugat keputusan tidak lolos verifikasi faktual dari KPU. (Twitter/@realamienrais)
Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, dengan didampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Majelis Syura Ansufri Idrus Sambo, mengeluarkan maklumat mengajak pengurus, kader, serta simpatisan Partai Ummat untuk ikut menyumbang uang demi membayar biaya menggugat keputusan tidak lolos verifikasi faktual dari KPU. (Twitter/@realamienrais)

Lagi-lagi tidak ada pernyataan gamblang mengenai siapa yang disentil Jokowi. Namun pidato ini disampaikan tak lama setelah Partai Ummat merasa dicurangi hingga tidak lolos verfak KPU.

Sebagai informasi, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengaku sengaja dijegal di tahap verfak KPU. Alhasil Partai Ummat tidak berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Menurut Amien, ada tindakan diskriminatif penyelenggara pemilu sehingga peraturan yang diperbolehkan di partai lain tidak berlaku untuk Partai Ummat.

"Apa yang saya dengar, insya Allah otentik laporannya itu, memang di kedua provinsi ini KPUD-nya diskriminatif," jelas Amien.

"Misalnya begini, antar desa jaraknya cukup jauh sehingga KPU Pusat cukup bijak boleh pakai video. Jadi anggota Partai Ummat menunjukkan KTP-nya dan wajahnya (lewat video), nah itu nggak boleh, jadi harus langsung," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI