Suara.com - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin moncer menjelang Pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang. Bahkan survei terbaru menyatakan Ganjar memiliki elektabilitas hingga 42,8 persen.
Tentu saja hal ini disambut baik para pendukung Ganjar, kendati sampai sekarang kader PDI Perjuangan itu belum mendapatkan tiket pencapresan dari partai.
Bahkan menurut analisis pengamat politik Rocky Gerung, pendukung Ganjar sebaiknya bersiap-siap untuk gigit jari. Sebab PDIP disebut tidak terpengaruh oleh hasil survei elektabilitas.
![Rocky Gerung [YouTube]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/23/22170-rocky-gerung-youtube.jpg)
Seperti dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Rocky Gerung mengingatkan bahwa PDIP memiliki prinsip politik untuk tidak semata-mata bergantung pada hasil survei elektabilitas.
"PDIP selalu katakan survei itu nomor sekian. Yang paling utama adalah kader, apabila dia kader akan diusung. Itu adalah prinsip yang bagus dari didikan politik PDIP," terang Rocky dikutip dari kanal YouTube-nya, Senin (26/12/2022).
Dalam kacamatanya, Rocky justru mengapresiasi prinsip PDIP tersebut. Sebab Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh dorongan dan tekanan dari banyaknya lembaga survei lain.
"Tetapi bu Megawati nggak mungkin terpengaruh oleh survei. Kita mengerti kalau Ganjar udah 42,8% ngapain nunda Pemilu? Ya pilih saja sekarang, sudah pasti terpilih," kata Rocky.
"Ini juga bohong kalau dilihat dari data-data itu. Data-data itu hanya untuk menekan ibu Megawati. Itu semua keputusan partai, keputusan internal partai," sambungnya.

Di sisi lain, PDIP memang belum menunjukkan tanda-tanda soal pencalonan kadernya di Pilpres 2024. Padahal poros-poros politik lain sudah mendeklarasikan calon mereka.
Baca Juga: Warga Solo Unjuk Rasa Tolak Kedatangan Anies Baswedan, Netizen Sebut Urat Malu Anies Putus
Misalnya Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden mereka. Partai NasDem sedianya akan membentuk poros koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.