REGIONAL:
Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya menolak penundaan Pemilu 2024 ataupun wacana perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden Jokowi.
Syaikhu menyatakan, penolakam itu sudah menjadi sikap tegas PKS sejak isu tersebut muncul ke permukaan. Ia bahkan menegaskan, baik penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan UUD 1945.
"Esensi amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amanat reformasi adalah adanya pembatasan kekuasaan, khsususnya bagi presiden Republik Indonesia cukup dua periode," kata Syaikhu dalam pidato kebangsaan akhir tahun, Jumat (30/12/2022).
Syaikhu menyoroti timbulnya kembali wacana tersebut di penghujung tahun 2022. Padahal isu tersebut sudah tenggelam setelah sebelumnya pernah muncul.
Menurutnya, wacana-wacana itu tidak patut lagi menjadi pembahasan mengingat masyarakat sudah jelas menolak. Apalagi tahapan Pemilu 2024 juga sudah berjalan.
"Terlebih berdasarkan hasil berbagai lembaga survei, seperti LSI pada Maret 2022, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat lebih dari 60 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu dengan alasan apapun, baik karena pandemi, alasan pemulihan ekonomi, maupun karena pembangunam IKN," tutur Syaikhu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bicara tentang Pilpres yang berpeluang diikuti beberapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut seolah meluruhkan asumsi wacana penundaan pemilu hingga tiga periode yang diwacanakan.
Pembahasan Jokowi mengenai Pilpres diikuti beberapa calon itu disampaikan saat memberikan sambutan di HUT ke-16 Partai Hanura.
Jokowi curiga bakal ada pihak yang menuduh dirinya apabila ada orang yang tidak kesampaian menjadi capres maupun cawapres, padahal orang tersebut ingin sekali mendapat kendaraan agar bisa mencalonkan, namun tidak bisa.
"Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya?" kata Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Jokowi mengatakan perlu hati-hati terhadap hal tersebut karena yang ingin ikut Pilpres banyak. Ia kemudian berbicara kemungkinan Pilpres diikuti benerapa paslon.
"Padahal calonnya nggak tahu nanti ini bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Nggak ngerti kita. Yaa kalau hanya 2 pasang, ya berarti yang lain kan nggak bisa ikut, atau 3 pasang kan yang lain nggak bisa ikut," kata Jokowi.
TERPOPULER