Presiden Jokowi Ingin Upaya Penurunan Stunting di Daerah Berbasis Teknologi Digital

Erick Tanjung, Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 02 Januari 2023 | 16:49 WIB
Presiden Jokowi Ingin Upaya Penurunan Stunting di Daerah Berbasis Teknologi Digital
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023). [Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden]

Suara.com - Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Hal tersebut menjadi poin Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023).

"Arahan bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers, Senin (2/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.

“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," jelasnya.

Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang masih tinggi.

"Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau," jelasnya.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.

"Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, business process-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu. Sehingga beberapa program pemerintahan, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau (Bupati Sumedang) juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik."

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tinjau Kondisi di Pasar Tanah Abang, Jokowi Terlihat Tak Pakai Masker saat Berkeliling dan Berinteraksi

Tinjau Kondisi di Pasar Tanah Abang, Jokowi Terlihat Tak Pakai Masker saat Berkeliling dan Berinteraksi

Video | Senin, 02 Januari 2023 | 16:09 WIB

Begini Tanggapan Kompolnas Soal Ferdy Sambo Cabut Gugatan PTUN Terhadap Presiden dan Kapolri

Begini Tanggapan Kompolnas Soal Ferdy Sambo Cabut Gugatan PTUN Terhadap Presiden dan Kapolri

Purwasuka | Senin, 02 Januari 2023 | 15:34 WIB

'Jangankan 3 Periode 5 Aja Kita Dukung Pak Jokowi' Kelakar Ketum Projo Akui Tak Sia-sia Pilih Presiden

'Jangankan 3 Periode 5 Aja Kita Dukung Pak Jokowi' Kelakar Ketum Projo Akui Tak Sia-sia Pilih Presiden

News | Senin, 02 Januari 2023 | 14:31 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×