Analisis Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Bisa Nyapres 2 Periode

Bangun Santoso | Suara.com

Senin, 09 Januari 2023 | 10:42 WIB
Analisis Pakar Hukum Tata Negara: Megawati Bisa Nyapres 2 Periode
Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat beri sambutan dalam acara Rakernas II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6/2022). [Dok. PDIP]

Suara.com - Di tengah ramainya siapa sosok capres PDIP mendadak muncul wacana untuk mendorong Megawati Soekarnoputri maju di Pilpres 2024. Padahal, selama ini sudah lama muncul dua sosok kader yang digadang-gadang berpotensi yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Wacana Megawati nyapres lagi bahkan diamini oleh Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Ia menyebut usulan yang menyarankan Megawati maju capres di Pilpres 2024 itu masih masuk akal. Sebab, tidak ada yang salah jika ia diberikan kesempatan untuk memutuskan.

Menurut dia, dirinya akan menyampaikan ide dari Budi Adiputro itu ke Megawati. Terkait diterima atau tidaknya, tentu ia menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati. Ia kemudian meminta publik untuk menunggu hasil keputusan tersebut.

Terkait wacana Megawati nyapres lagi turut menjadi sorotan salah satu pakar hukum tata negara, Refly Harun. Lewat siaran live kanal Youtube-nya, Refly Harun mencoba menganalisa peluang Megawati untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Refly mulanya mengajak penonton kanal Youtube-nya menyoroti sejumlah artikel berita yang memuat soal wacana Megawati didorong menjadi capres. Ia menyebut, Megawati bahkan bisa menjadi capres untuk dua periode.

"Megawati bisa dua periode, kenapa dua periode, kalau kita baca, presiden dan wakil presiden, dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan," ujar Refly.

Dia menjelaskan, bahwa kalimat 'sesudahnya ' itu sesudah lima tahun, bukan sesudah dua tahun atau tiga tahun. Kata dia, Megawati sebelumnya menjadi presiden bukan karena proses pemilihan oleh MPR maupun rakyat. Tetapi karena menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang di-impeachment dimakzulkan pada Juli 2021.

"Jadi Presiden Megawati memang menjabat lebih dari tiga tahun, dari Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Tetapi walaupun sudah lebih dari tiga tahun, itu sebenarnya tidak bisa dianggap satu periode, karena periodenya kan sesudahnya," jelas Refly.

"Nah, tapi kalau pakai preseden pemilihan kepala daerah, dan lebih dari 2,5 tahun itu dianggap satu periode, walaupun saya tidak setuju ya. Saya belum ngecek UU pemilu apakah menyebut periodesasi ini. Tapi bagi saya, menurut saya harusnya memang tidak dihitung satu periode karena sesudahnya jelas sekali yaitu sesudahnya berarti sesudah menjabat selama lima tahun, harusnya dapat dipilih kembali," sambungnya.

Dia juga mengatakan, meski startnya sudah cukup terlambat, namun tetap ada peluang untuk itu. Mengingat, kata Refly, sejak dulu Megawati selalu jadi nomor satu atau nomor dua di survei sebelum tahun 2014.

Wacana Megawati Nyapres Lagi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai memimpin Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (23/6/2022). (Antara)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai memimpin Penutupan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (23/6/2022). (Antara)

Sebelumnya, wacana Megawati nyapres lagi pertama kali muncul disampaikan oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik. Ia menyampaikan soal ide mendorong Megawati nyapres lagi dengan berbagai alasan.

Acara yang diselenggarakan Perhimpunan Orang Merdeka itu turut dihadiri Ketua DPP NasDem Effendi Choirie, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Wasekjen PPP Idy Muzayyad, dan Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga.

Budi mulanya menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres dapat memecah belah internal PDIP. Menurutnya, ancaman ini bisa dihindari jika Megawati yang maju untuk Pilpres 2024.

"Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan ya ini bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga karena keterbelahan," ujar Budi dalam acara di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Blak-blakan! Kader PDIP Beberkan Parpol yang Pernah Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Ada Dua Partai Besar Ini

Blak-blakan! Kader PDIP Beberkan Parpol yang Pernah Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Ada Dua Partai Besar Ini

News | Senin, 09 Januari 2023 | 08:55 WIB

PDIP Kukuh Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Beda dengan 8 Parpol Lain, Elite Demokrat: Tetap Kawan Kami

PDIP Kukuh Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Beda dengan 8 Parpol Lain, Elite Demokrat: Tetap Kawan Kami

News | Senin, 09 Januari 2023 | 07:40 WIB

Mencuat Isu Megawati Nyapres Lagi, Tapi Sekjen Bilang PDIP Banyak Stok Kader?

Mencuat Isu Megawati Nyapres Lagi, Tapi Sekjen Bilang PDIP Banyak Stok Kader?

News | Senin, 09 Januari 2023 | 06:00 WIB

PDIP dan NasDem Makin Panas, Beda Tanggapan Isu Reshuffle yang Sasar Menteri NasDem

PDIP dan NasDem Makin Panas, Beda Tanggapan Isu Reshuffle yang Sasar Menteri NasDem

News | Minggu, 08 Januari 2023 | 20:21 WIB

Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet Tetap Terjadi: NasDem Bukan Tunggu PDIP, tapi Sikap Jokowi

Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet Tetap Terjadi: NasDem Bukan Tunggu PDIP, tapi Sikap Jokowi

News | Minggu, 08 Januari 2023 | 18:47 WIB

PDIP Hormati Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Sekjen: Bagian dalam Demokrasi

PDIP Hormati Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Sekjen: Bagian dalam Demokrasi

News | Minggu, 08 Januari 2023 | 16:44 WIB

Terkini

Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'

Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'

News | Rabu, 08 April 2026 | 22:27 WIB

Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS

Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS

News | Rabu, 08 April 2026 | 22:23 WIB

Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle

Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle

News | Rabu, 08 April 2026 | 22:17 WIB

Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri

Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri

News | Rabu, 08 April 2026 | 22:15 WIB

Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?

Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?

News | Rabu, 08 April 2026 | 22:11 WIB

Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus

Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus

News | Rabu, 08 April 2026 | 21:59 WIB

Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital

Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital

News | Rabu, 08 April 2026 | 21:54 WIB

Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai

Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai

News | Rabu, 08 April 2026 | 21:50 WIB

Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon

Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon

News | Rabu, 08 April 2026 | 21:00 WIB

Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek

Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek

News | Rabu, 08 April 2026 | 20:53 WIB