Infografis
Selain melanggar UU karena mengakibatkan aset menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang kreditur apalagi hutang ke karyawan dan hutang pajak jika masih ada tagihan surat ketetapan pajak. "Setiap aliran cash sebagai darah operasional perusahaan bisa diaudit dengan mudahnya secara forensic fdd atau financial due diligence atas beban biaya kreditur, negara, dan karyawan. Saat aset dihilangkan dan cash dipindahkan keluar otomatis PT jadi sulit melunasi hutang-hutangnya. Seharusnya manajemen lebih berpihak dan memiliki rasa kepedulian pada Karyawan karena Direksi berinteraksi setiap harinya dengan Karyawan," bebernya lagi.
Maka itu, ia mengajak segenap pihak untuk secara serius menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan ini. "Janganlah berlarut-larut, karena menyangkut kehidupan dan masa depan eks karyawan," bijaknya.
Dirinya berharap, negara, melalui Menteri Tenaga Kerja lebih serius menangani dan membantu para Karyawan korban PHK di seluruh Indonesia. Apalagi belakangan, PHK di negeri ini kian marak.
"Saking sudah terlampau banyaknya kasus-kasus ketenagakerjaan di seluruh Indonesia yang mengancam kesejahteraan para Karyawan. Bahkan mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun," tuntasnya.
Sebatas informasi, Kamaruddin Simanjuntak SH, pengacara keluarga Brigadir J korban kasus pembunuhan Ferdy Sambo Cs yang mendampingi eks karyawan INDOPOS terus mendorong agar penyidikan kasus karyawan INDOPOS yang tengah ditangani kepolisian dipercepat prosesnya.
”Klien saya, mantan karyawan INDOPOS berjumlah 33 orang ini terdiri dari Divisi Redaksi dan divisi lainnya. Mulai dari pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, sekretaris redaksi, redaktur, wartawan, layouter, desainer grafis, sampai ke karyawan pemasaran,” terangnya.
Tuntutan para mantan pegawai INDOPOS ini, pembayaran pesangon serta kekurangan pembayaran gaji selama bertahun-tahun sesuai UMP di DKI Jakarta. ”Untuk kasus kekurangan UMP ini sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya karena masuk ranah pidana,” papar Kamaruddin juga.
Pengacara kondang yang akrab disapa Bang KS ini juga mengatakan dirinya mengaku sudah menghubungi via WhatsApp eks Direktur PT Indopos Intermedia Pers Rizky Darmawindra dan Komisaris Zainal Muttaqin namun diabaikan. Kamaruddin mengaku chat via WA kepada dua petinggi INDOPOS tersebut hanya dibaca saja dan tidak dibalas sama sekali atau tidak direspons. Bahkan, nomor handphone Kamaruddin di-blokir.
Kamaruddin juga berharap pihak direksi maupun komisaris PT IIP yang menjadi perusahaan Koran Harian INDOPOS memiliki iktikad baik untuk menunaikan kewajibannya membayar hak-hak karyawan yang sudah bekerja selama belasan tahun tersebut. ”Tidak bisa melakukan pemecatan karyawan seenaknya. Menutup perusahaan seperti menutup warung kopi. Karyawan itu sesuai undang-undang di Indonesia punya hak yang harus dipenuhi. Itu perintah undang-undang,” cetusnya.
Baca Juga: Profil PT Nikomas Gemilang, Perusahaan Sepatu yang Tawari 1.600 Karyawan Resign Sukarela
Untuk diketahui, sebenarnya pegawai Harian INDOPOS yang dipecat sepihak dengan cara menutup operasional perusahaan secara sepihak berjumlah sekitar 95 orang tapi yang menggugat hanya 33 orang yang menuntut agar hak-hak mereka dibayarkan.
