Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada hari Selasa (17/1/2023).
Diketahui, satu di antara ruangan yang digeledah merupakan ruang kerja anggota DPRD DKI, yaitu M Taufik.
Saat ini, lembaga antirasuah itu tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada tahun 2018-2019.
Pengadaan tanah di Pulo Gebang tersebut berkaitan dengan proyek Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.
M Taufik sendiri sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan yang dilakukan pada 8 September 2022 terkait dengan anggaran pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang.
Lantas, seperti apakah profil dari M Taufik yang ruang kerjanya ikut digeledah oleh KPK tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Profil M Taufik
Melansir dari berbagai sumber, M Taufik merupakan seorang politisi kelahiran Jakarta, 3 Januari 1957.
Karier M Taufik di dunia politik memang sudah berjalan sejak tahun 1990-an. Sebelum akhirnya berlabuh dan berkiprah selama 14 tahun lamanya di Partai Gerindra, M Taufik pernah menjadi anggota Partai Golkar dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 1998-1999. Namun, kini M Taufik bukan lagi kader dari Partai Gerindra.
Baca Juga: Geledah Gedung DPRD DKI, KPK Temukan Barang Bukti Terkait Pengadaan Tanah di Pulo Gebang
Sebelum akhirnya terjun ke dunia politik, diketahui M Taufik kerap aktif dalam berbagai organisasi.
M Taufik aktif mengikuti organisasi dan menjabat di jabatan spesifik seperti menjadi Sekjen Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Ketua SPSI Pelabuhan Tanjung Priok, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jayabaya, Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jayabaya.
Tidak hanya itu, M Taufik juga diketahui pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional-Indonesia (PRSSNI) DKI Jakarta, dan juga Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ).
Taufik juga tercatat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Ia sempat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada tahun 2003.
Pada saat menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, Taufik juga diketahui pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu di tahun 2004.
M Taufik pun divonis selama 18 bulan pada 27 April 2004 karena menyebabkan kerugian negara senilai Rp 488 juta.
