Suara.com - Kementerian Kesehatan tengah menjadi perhatian Komisi IX DPR RI usai ditemukan borok dalam program pencegahan stunting di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Irma Chaniago menyebut, ada temuan biskuit yang digunakan dalam program tersebut dalam keadaan rusak, bahkan berjamur.
Padahal, biskuit tersebut diberikan kepada anak-anak sebagai bagian dari pemberian makanan tambahan (PMT) dalam program pencegahan stunting di Indonesia.
Atas temuan itu, Irma Chaniago murka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemenkes di Senayan, pada Kamis (26/1/2023).
Lantas bagaimana hali tu bisa terjadi? Berikut sejumlah faktanya.
Biskuit rusak dari pengadaan 2021
Terkait temuan biskuit rusak dan jamuran dalam pemberian makanan tambahan (PMT), Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenker Maria Endang Sumiwi mengatakan, bahwa biskuit yang rusak tersebut merupakan pengadaan 2021.
Ia mengakui, pada awal 2022, Kemenkes sempat menggunakan biskuit dari stok pengadaan pengadaan tahun sebelumnya.
Maria memastikan kalau Kemenkes telah memeriksa secara langsung ke udang tempat penyimpanan biskuit yang dilaporkan rusak itu. Dan saat pemeriksaan, ia mengklaim kondisinya masih bagus.
Biskuit rusak ada di beberapa tempat
Meski mengklaim kondisi biskuit dalam keadaan baik saat diperiksa, Maria mengakui kalau Kemenkes juga menerima laporan lebih banyak yang rusak di beberapa lokasi lainnya.
Kemenkes lalu memeriksa satu per satu Gudang tersebut dan menemukan kurang dari satu persen PMT biskuit yang rusak.
"Kalau ada kerusakan tidak lebih dari satu persen, memang tidak bisa dimusnahkan. Sehingga kami tetap menggunakan, tetapi dengan catatan kepada Dinkes supaya tetap memeriksa terlebih dahulu, sebelum diberikan kepada masyarakat," ujar Maria.
Komisi IX DPR RI sebut PMT terburuk
Terkait dengan temuan biskuit PMT rusak itu, dengan lantang anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago mengatakan kalau Kemenkes periode ini adalah yang terburuk disbanding sebelumnya.
Menurut dua, temuian biskuit PMT rusak itu menunjukkan kalau komunikasi antara pusat dan daerah tidak terjalin dengan baik, sehingga banyak suara di daerah tak didengaroleh pemerintah pusat.
TERPOPULER
