REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Presiden Jokowi melakukan pencopotan pergantian kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ketimbang melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Mulyanto memandang, pencopotan Laksana Tri Handoko dan mencari penggantinya untuk memimpin BRIN lebih mendesak dibanding Jokowi mengutak-atik posisi menteri di kabinet.
Ia menegaskan pergantian kepala BRIN hal mendesak mengingat dua tahun kepemimlinan Tri, proses konsolidasi BRIN terasa jalan di tempat.
"Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional. Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan Iptek nasional," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).
Sebelumnya, Mulyanto meminta Jokowi turun tangan langsung dalam membereskan persoalan di BRIN.
"Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk," ujar Mulyanto.
Jokowi, dikatakan Mulyanto, tidak boleh membiarkan BRIN berjalan seperti saai ini. Pasalnya sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di BRIN yang perlu segera untuk dilakukan pembenahan.
Bukan ditidak mungkin jika Jokowi terlambat menyikapi berbagai persoalan, BRIN ke depan akan lebih buruk. Kekinian saja kata Mulyanto, ada beberapa persoalan yang muncul. Mulai dari keluhan dari peneliti yang terbuka ke publik hingga terakhir ihwal konflik dengan Komisi VII DPR RI.
"Bukan tidak mungkin akan menyebabkan kelembagaan riset dan teknologi tersebut porak-poranda, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus merosot," ujar Mulyanto.
Diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Menurut mereka, Laksana gagal dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di tubuh BRIN.
Desakan tersebut menjadi poin dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023). Kesimpulan itu dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Sugeng
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga merekomendasikan agar ada audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI.
Laksana Tri Handoko dilantik menjadi Kepala BRIN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/4/2021).
Sebelum menjabat sebagai Kepala BRIN, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI).
TERPOPULER
