Infografis
Suara.com - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menanggapi vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin terhadapnya atas kasus korupsi yang menjeratnya.
Dia menilai vonis hakim yang menyatakannya bersalah merupakan fitnah.
"Saya merasa itu tidak benar, dan itu semuanya menjadi fitnah kepada diri saya. Saya akan meminta hak saya waktu tujuh hari untuk berpikir, saya berkonsultasi ke tim hukum saya, nanti saya akan putuskan, Yang Mulia. Terima kasih," kata Maming menanggapi vonis terhadapnya saat dihadirkan secara virtual dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2023).
Dia berdalih, uang Rp118 miliar yang diterimanya dari mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio, bukan dana dari tindak pidana korupsi, melainkan keuntungan perusahaannya.
"Apa yang disampaikan Yang Mulia yang mana dianggap korupsi itu adalah pendapatan perusahaan yang dijadikan sebagai alat korupsi," ujarnya.
Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalsel menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Maming. Dia dinyatakan bersalah atas perbuatan korupsi yang menjeratnya.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardani H Maming. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim membacakan dakwaannya.
Bendahara Umum PBNU yang berstatus nonaktif itu juga dijatuhkan pidana membayar uang pengganti senilai Rp110.604.731.752 atau Rp 110 miliar. Disebut Hakim, jika dalam waktu satu bulan, Maming tidak dapat membayar waktu satu bulan, harta bendanya akan disita dan dilelang guna menutupi pidana uang pengganti.
Namun jika nilainya hartanya tidak memenuhi untuk membayar pidana uang pengganti, Maming harus menjalani penjara selama dua tahun.
Baca Juga: Mardani H. Maming Didakwa Terima Suap Izin Tambang Mencapai Rp 118,7 Miliar
Majelis Hakim dalam putusannya menyebut hal yang meringankannya, Maming belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan yang memberatkannya, tindak pidana korupsi yang dilakukannnya bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan korupsi.
