Suara.com - Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo.
Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Ferdy Sambo itu lantas menjadi perdebatan di kalangan publik.
Peneliti HAM dan sektor keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie menilai vonis mati itu setimpal dengan perbuatannya, yakni merencanakan pembunuhan atas mendiang Brigadir J. Namun, dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, menurutnya hukuman mati adalah bentuk pelanggaran hak hidup.
"Hak hidup adalah given dan nilai universal bagi rezim hukum HAM dan dianut negara-negara beradab," ucapnya pada Selasa (14/2/2023).
Menurutnya, negara melalui pranata peradilan tidak diperkenankan untuk menghukum mati, apapun jenis kejahatannya.
"Memang dapat dimaklumi, bahwa hakim mengambil vonis mati karena pidana mati masih dianggap sebagai hukum positif, meski arus utama para pembentuk UU sudah meletakkan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru," lanjutnya.
Ikhsan menjelaskan bahwa pengadilan di tingkat banding dan kasasi masih memungkinkan negara mengoreksi pidana mati dengan hukuman lain yang setimpal dan membuat efek jera.
Selain itu, kasus ini juga harus menjadi pembelajaran serius bagi Polri.
"Bukan hanya fokus membenahi citra tetapi kinerja. Agenda reformasi Polri harus kembali digerakkan setelah mandek dalam satu dekade terakhir," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
