REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru kasus suap pengurusan perkara yang melibatkan Hakim Agung di Mahkamah Agung.
Tersangka baru tersebut atas nama merupakan pihak yang diduga melakukan penyuapan terhadap Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo, yang sebelumnya sudah berstatus tersangka.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri belum mengungkap nama tersangka baru tersebut. Namun disebutkan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan.
"Tersangka pemberi suap dalam pengurusan perkara di MA, hari ini (17/2) telah hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali lewat keterangan Jumat (17/2/2023).
Tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baru tersebut.
"Perkembangannya akan disampaikan," kata Ali.
Sebelumnya, pada Senin 19 Desember 2022 lalu, KPK Edy sebagai tersangka dugaan penerimaan suap senilai Rp 3,7 miliar.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, hal itu berkaitan dengan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT. MHJ selaku pihak pemohon. Adapun pihak termohonnya adalah Yayasan Rumah Sakit SKM.
Selama proses persidangan sampai dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Yayasan Rumah Sakit SKM dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Atas putusan tersebut, pihak Yayasan Rumah Sakit SKM lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.
"Yang salah satu isi permohonannya agar putusan ditingkat pertama di tolak dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit," jelas Firli.
Buntut dari putusan itu, Yayasan Rumah Sakit SKM lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Salah satu isi permohonannya, agar putusan ditingkat pertama ditolak.
"Dan memutus Yayasan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit," ujar Firli.
Sekitar Agustus 2022, agar proses kasasi ini dapat dikabulkan, diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM, Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie atau MH dan PNS MA Albasari atau AB untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi tersebut.
Hasilnya diduga permintaan itu disertai kesepakatan pemberian uang mencapai Rp.3,7 Miliar.
"Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp3,7 Miliar kepada EW yang menjabat Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya," ucap Firli.
TERPOPULER