8 Kriteria Tentukan Capres 2024 Versi Pena 98, Salah Satunya Harus Tolak Politik Identitas

Suara.com - Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menyatakan ada 8 kriteria untuk menentukan calon presiden 2024. Hal ini dianggap penting, melebihi dari tingkak popularitas hasil survei.

Sekjen Pena 98, Adian Napitulu mengatakan, kriteria tersebut melalui diskusi panjang yang disertai riset di berbagai daerah.

“Kriteria-kriteria ini disusun dengan kesadaran pada arah dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, modern dan berlaku adil tanpa diskriminasi,” kata Adian, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/2/2023).

Adian juga menegaskan, kriteria yang disebutkannya tidak mendasar pada hal yang bersifat subjektif. Tidak mendasar pada hal suka-dan tidak suka pada pribadi terhadap seseorang, maupun keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok.

8 Kriteria tersebut, lanjut Adian, disusun berdasarkan harapan-harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan.

“Sebagai bagian dari Aktivis 98, maka kami punya kewajiban moral, intelektual dan sejarah untuk memastikan arah perjuangan reformasi tetap berjalan walaupun mungkin dalam prakteknya tidak atau belum sempurna,” kata Adian.

Adian menilai, saat ini masyarakat dianggap terlalu sibuk menilai popularitas dari hasil survei. Sehingga tidak memperhatikan rekam jejak bagi para kandidat.

“Pilpres bukanlah Indonesian Idol, Pilpres bukan sekedar memilih idola, tapi memilih pemimpin yang sanggup memastikan 14.700 pulau, 1.340 suku dan 275 juta rakyat Indonesia tetap utuh sebagai bangsa dan menjadi sejahtera, bebas dari ketakutan, serta berjalan dengan kepala tegak di bawah bendera merah putih,” tutur Adian.

Berikut 8 kriteria Capres yang diajukan oleh Pena 98:

1. Menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan;
2. Bukan bagian dari rezim Orde Baru;
3. Tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas;
4. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM;
5. Tidak pernah terlibat kasus korupsi;
6. Melanjutkan Program Kerja Presiden Joko Widodo;
7. Berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria;
8. Berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.