Aturan terkait dengan vaksinasi cacar dan fungsi inspektur vaksin pun pada saat itu juga diterbitkan. Isi dari aturan tersebut yakni pelaksanaan pemberantasan cacar, kalangan ulama dan pejabat pribumi diangkat dan dibayar untuk menerangkan mengenai vaksinasi cacar kepada pribumi yang tidak mengetahui atau menolak adanya upaya tersebut.
Fungsi juru cacar sendiri kemudian diperjelas dalam Staatsblad v. N. I. 1820, no. 22 terkait dengan Reglement op de verpligtingen, rangen en titels der Regenten op het eiland Java.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa tukang cacar atau juru cacar pribumi di karesidenan adalah orang yang sangat religius. Mereka juga wajib bertugas mempraktikkan vaksinasi di sejumlah desa.
Selain itu, mereka pada setiap delapan hari sekali harus mengumpulkan kaum perempuan dan anak-anak di ibu kota atau desa di distrik bersangkutan untuk melakukan vaksinasi anak-anak.
Mereka juga harus berkeliling setiap hari ke desa-desa untuk mengamati anak-anak yang divaksinasi.
Lalu, dalam Staatsblad v. N. I. 1824 no. 13, mengatur secara lebih rinci terkait dengan kelompok gelar, pangkat, simbol status para amtenar pribumi.
Disebutkan juga bahwa tukang cacar atau mantri cacar berada dalam kelompok kedua (pada kalangan mantri seperti misalnya mantri gudang kopi, mantri garam), yakni pegawai kolonial yang lebih rendah derajatnya.
Namun, sama seperti kedua kelompok lain, mantri cacar juga berhak menggunakan payung dan memiliki dua tenaga kerja rodi untuk bekerja padanya.
Secara umum, mantri cacar merupakan kaum lelaki, meskipun dalam sejarahnya ternyata perempuan pun turut dilibatkan.
Walau begitu, tidak sedikit orang lain yang belum mengetahui perbedaan mantri dan dokter. Mantri sendiri merupakan tenaga kesehatan yang merupakan lulusan Kesehatan Masyarakat atau paling tidak lulusan perawat.
Sedangkan, untuk dokter sendiri merupakan lulusan kedokteran murni.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
TERPOPULER
