REGIONAL:
Suara.com - Pembayaran THR 2023 wajib dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang dimilikinya. Mandat ini telah diatur dalam regulasi terkait, sehingga terdapat sanksi tidak bayar THR untuk pihak perusahaan atau pengusaha yang abai dan tidak memperhatikan kewajibannya.
Informasi ini kembali ditegaskan dalam unggahan akun Instagram resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan, pada @kemnaker. Diunggah dalam akun tersebut mengenai sanksi pelanggaran pembayaran THR keagamaan yang diberikan pada pemberi kerja.
Apa Saja Sanksi Tidak Bayar THR?
Mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, terdapat sanksi denda dan sanksi administratif yang dikenakan pada pemberi kerja yang tidak atau terlambat membayarkan THR di tahun 2023 ini.
Mengingat THR adalah hak dari pekerja, dan kewajiban dari pengusaha, maka regulasi negara ketat dalam mengaturnya.
Denda untuk keterlambatan membayar THR adalah 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh yang dimiliki perusahaan atau lembaga bersangkutan.
Sedangkan denda untuk tidak membayar THR adalah berupa sanksi administratif. Sanksi tidak bayar THR ini akan berbentuk:
- teguran tertulis
- pembatasan kegiatan usaha
- penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
- pembekuan kegiatan usaha
Sebagai catatan, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR keagamaan pada pekerja atau buruh yang dimilikinya.
Artinya ketika perusahaan terlambat membayarkan THR sesuai dengan imbauan dan peraturan pemerintah, maka kewajiban yang mereka miliki justru akan bertambah dari jumlah THR yang seharusnya diberikan.
Lampu Kuning untuk Pengusaha
Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, jelas pengusaha dan perusahaan wajib menjadi lebih sadar pada kewajiban yang dimilikinya. Jangan sampai tindakan abai pada kewajiban ini membuat perusahaan mengeluarkan biaya semakin besar alih-alih yang sebenarnya diperlukan.
Pembahasan mengenai THR sendiri selalu jadi hal yang hangat menjelang hari besar keagamaan. Padahal sejatinya, pembayaran THR merupakan kewajiban yang akan terus dimiliki oleh pemberi kerja, sebagaimana diatur dalam regulasi yang telah berlaku selama ini.
Mematuhi imbauan dan regulasi yang berlaku dalam memberikan THR dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi denda dan sanksi administratif yang telah dipersiapkan pemerintah. Hal ini juga dilakukan pemerintah untuk menjamin hak dari pekerja dan buruh, sehingga dapat merayakan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dengan optimal.
Itu tadi sekilas mengenai regulasi dan sanksi tidak bayar THR untuk perusahaan dan pemberi kerja. Semoga menjadi perhatian untuk setiap pihak, dan selamat melanjutkan kegiatan Anda berikutnya!
Kontributor : I Made Rendika Ardian
TERPOPULER
