Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap memicu kontroversi. Label 'kontroversial' itu bahkan sudah melekat di dirinya sebelum ia memimpin KPK.
Sebelumnya, Firli sempat ramai ditolak masyarakat untuk menjabat sebagai Ketua KPK. Pasalnya ia dinilai sebagai sosok yang mempunyai catatan merah dan juga pelanggaran etik berat.
Terbaru ini, Firli Bahuri membantah adanya info yang menyebut dirinya membocorkan dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Berikut 10 Kontroversi Firli Bahuri sejak ia menjabat sebagai Ketua KPK:
1. Pelanggaran etik berat
Pada tahun 2019, Firli Bahuri dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Ini setelah dirinya menemui mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi pada 12-13 Mei 2018.
Secara kode etik, Firli seharusnya tidak diperkenankan bertemu dengan pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut. Alasannya, KPK saat itu sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemprov NTB, yakni terkait kepemilikan saham PT Newmont.
Adapun bukti-bukti pertemuan Firli Bahuri dengan eks Gubernur NTB itu berhasil dikumpulkan oleh KPK dari keterangan sejumlah saksi. Ditambah bukti dari beberapa foto dan video.
Pada saat itu, Firli juga terciduk melakukan perjalanan ke NTB dengan menggunakan uang pribadi, tanpa adanya surat tugas yang ditandatangani oleh KPK.
2. Ditolak jadi pimpinan KPK
Penolakan terhadap Firli ramai terjadi saat dirinya melakukan uji kelayakan sebagai calon pemimpin KPK. Adapun penolakan Firli sebagai Ketua KPK itu datang dari internal lembaga antirasuah hingga masyarakat sipil.
Setelah ia berhasil terpilih untuk menjadi Ketua KPK, Firli pun langsung mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti pegiat antikorupsi. Menurut beberapa pihak, masa depan KPK akan suram jika dipimpin oleh sosok Firli Bahuri.
Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, sosok Firli dipandang bukan sosok yang benar-benar bersih dan juga memiliki integritas. Tidak hanya ditolak oleh pegiat antikorupsi, ia juga ditolak langsung oleh pihak internal KPK.
Penolakan tersebut berasal dari penyidik dan juga para pegawai lain yang merasa gelisah. Ini karena Firli sebelumnya sudah melanggar kode etik berat, tepatnya saat menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK.
3. Dugaan gratifikasi sewa helikopter
TERPOPULER
