Suara.com - Partai Beringin Karya (Berkarya) mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Selasa (4/4/2023). Gugatan tersebut terkait penundaan Pemilu 2024 yang terinspirasi dari langkah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang mengajukan gugatan serupa dan menang. Prima pun akhirnya memiliki peluang sebagai peserta Pemilu 2024.
"Kalau Prima saja diterima, kenapa kita tidak. Ya kita terinspirasi juga kan. Kalau Prima lewat jalur pengadilan bisa, ya kami ikuti langkah Prima," kata Ketua Umum Partai Berkarya, Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono kepada wartawan pada Jumat (7/4/2023).
Baginya, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda jika KPU tidak dapat bersikap adil kepada partai politik sebagai calon peserta. Sebelumnya, Partai Berkarya gagal menjadi peserta karena tidak lolos pada tahapan pendaftaran.
Padahal, Muchdi yakin bahwa partainya sudah melengkapi seluruh syarat yang diminta oleh KPU. Oleh sebab itu, baginya tak masuk akal jika KPU tidak meloloskan Partai Berkarya. Bahkan partai ini bukan partai baru dan berhasil mendulang hampir 3 juta suara pada Pemilu 2019 dan banyak kader sebagai anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Berkenaan dengan hal itu, berikut ini profil Muchdi Pr Ketua Umum Partai Berkarya.
Muchdi Pr atau Muchdi Purwoprandjono adalah sosok kelahiran Sleman, Yogyakarta pada 15 April 1949. Ibunya adalah seorang anggota organisasi massa Muslim Nahdlatul Ulama, sang ayah adalah pemimpin Masyumi.
Muchdi Pr lulus dari Akademi Militer pada 1970 dan pernah menjabat jabatan strategis. Jabatan yang diemban, antara lain:
1) Komandan Peleton Taruna (1971-1972)
2) Komandan Peleton Parako (1972-1974)
3) Komandan Kompi Parako (1974-1979)
4) Komandan Karsa Yudha (1979-1988)
5) Komandan Kompi 1701/Jayapura (1988-1995)
6) Kepala Staf Korem 173/Praja Vira Braja (1993-1995)
7) Komandan Korem 042/Garuda Putih/Jambi (1995-1996)
8) Kasdam V/Brawijawa (1996-1997)
9) Asisten Ops Kodam IX/UDY (1997) 10) Pangdam VI/Tanjung Pura (1997-1998)
11) Danjen Kopassus (1998-1999)
Pati Mabes TNI (1999-2001)
12) Deputi V BIN/Penggalangan (2001-2005)
13) Agen BIN (2005-2006)
Hanya menjabat dalam waktu yang singkat saja, akhirnya Muchdi Pr pada Mei 1998 digantikan oleh Mayjen TNI Syahrir MS. Muchdi Pr pun menempati Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan.
Ia juga berperan membangkitkan Hizbul Wathan yang merupakan salah satu organ Muhammadiyah pada 1999. Hal ini juga dilatarbelakangi karena Muchdi Pr dekat dengan Muhammadiyah sejak kecil karena ia adalah kader Hizbul Wathan.
Namun kemudian, Muchdi Pr pernah terseret dalam pembunuhan seorang aktivis HAM, Munir. Ia ditetapkan sebagai terdakwa kasus pembunuhanMunir. Menurut Jaksa, motifnya yakni dendam yang dikaitkan kasus penculikan aktivis pada 1997/1998 yang dilakukan tim Mawar.
Polisi pun menangkap Muchdi Pr pada 19 Juni 2008 dan ditetapkan sebagai tersangka. Motif terduganya adalah sakit hati karena kariernya terhenti pasca penculikan aktivis 1997-1998.
Pada bidang politik, Muchdi Pr turut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 2008 bersama Prabowo Subianto. Kemudian ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Keduanya sangat dekat sejak lama dan saling mendukung di bidang politik. Namun pada 23 Februari 2011, keduanya berpisah dan Muchdi memilih PPP dan hengkang dari Gerindra. Peralihan keduanya terlihat saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, Muchdi Pr tidak mendukungnya.
Kini, Muchdi Pr menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya sejak 2020.
TERPOPULER
