Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengkritisi Rumah Susun (Rusun) khusus untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Sentra Mulya Jaya yang baru diresmikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Heru khawatir Rusun ini bakal mendatangkan masalah baru bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Heru, adanya Rusun tersebut bisa mengundang para PPKS dari luar daerah tertarik datang ke Jakarta. Mereka mendapatkan tempat tinggal gratis hingga akhirnya lebih jauh lagi meminta membuat KTP DKI.
Hal ini disampaikan Heru saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, perwakilan Kemnedagri, dan Kemenkeu.
"Ibu Menteri Sosial meresmikan rumah susun untuk para penyandang atau yang tidak memiliki rumah layak, tinggal di jalan, lantas ditampung di rumah susun tersebut yang dibangun oleh PUPR dan membayar Rp 10 ribu," ujar Heru di Balai Kota DKI, Senin (10/4/2023).
"Menurut saya, ini harus satu visi. Karena, jangan sampai rumah susun itu menjadi mesin pencetak mereka yang tinggal di situ menuntut menjadi KTP DKI," Heru menambahkan.
Memiliki KTP, kata Heru, bukan hanya mempunyai bukti administrasi kependudukan. Sebab, KTP merupakan syarat untuk mendapatkan 17 program jaring pengaman sosial yang dijalankan Pemprov DKI.
Mulai dari bantuan berbentuk kartu, pangan murah, bantuan ongkos transportasi, hingga insentif pajak.
Dikhawatirkan nantinya anggaran Pemprov DKI untuk program bantuan sosial ini akhirnya membengkak karena ramainya PPKS yang baru memiliki KTP DKI.
"Jadi, begitu mereka ber-KTP DKI, kami wajib memberikan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, memberikan transportasi gratis, subsidi pangan, (total ada) 17 item (program). Di daerah lain tidak ada, hanya ada di DKI Jakarta," tuturnya.
Baca Juga: Kontras dengan Ucapan Anak Buahnya, Pj Gubernur DKI Larang Pengurus RT Minta THR Warga: Gak Boleh!
"Sehingga, ketika kami tidak dipagari oleh aturan-aturan yang di-back up dengan pemerintah pusat, poin penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting menjadi terkendala," tambahnya memungkasi.
