REGIONAL:
Suara.com - Klaim adanya mahar Rp 500 juta menjadi alasan seorang Wakil Ketua Demokrat di Jawa Barat atau Jabar mengundurkan diri dari partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu.
Lantaran mengaku diminta uang setengah miliar Rupiah tersebut, sosok kader Demokrat terbaik tersebut rela mengakhiri kariernya di partai.
Kini, pihak internal partai langsung memberi tanggapan usai kabar tersebut menjadi bola panas. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya?
Kronologi pengakuan Wakil Ketua Demokrat Jabar diminta mahar Rp500 juta
Sempat beredar bahwa seorang Wakil Ketua Demokrat Jabar diminta mahar politik senilai Rp500 juta kala penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi dimulai.
Kala itu, sosok kader Demokrat itu mengaku diminta uang jutaan Rupiah sebagai kontribusi. Adapun setiap kandidat calon legislatif sempat mengisi formulir pernyataan di Kantor DPD Partat Demokrat Jabar.
Usut punya usut ada poin pernyataan yang menyatakan kesiapan untuk membayar uang yang awalnya senilai Rp32.500.000 atau Rp32,5 juta. Kader tersebut awalnya mengaku dirinya tak keberatan dengan kontribusi sebesar itu.
Namun setelah menyetorkan surat pernyataan, ia dihubungi oleh bendahara partai pada Selasa (2/5/2023) untuk membayar uang kontribusi senilai Rp500 juta.
Sontak, hal tersebut membuat si kader muak dan mengundurkan diri.
Mahar untuk mengamankan nomor caleg
Si kader dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023) menyebutkan uang mahar tersebut diperuntukan agar seorang bakal caleg dapat mengamankan nomor saat maju di Pemilihan Umum atau Pemilu.
Adapun uang tersebut ditawarkan agar si kader mendapat nomor urut 1 di dapil 15 Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Ini sosok Wakil Ketua Demokrat Jabar
Usut punya usut, sosok Wakil Ketua Demokrat Jabar tersebut adalah Didin Supriadin.
Didin merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, sebagaimana yang dikutip dari laman resmi DPRD Jabar.
Demokrat buka suara: Tepis kabar mahar politik
Demokrat melalui Kepala Bappilu DPD Partai Demokrat Jawa Barat Andi Zabidi menepis klaim Didin.
Andi dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023) membantah adanya keharusan membayar mahar politik senilai Rp500 juta.
Lebih lanjut Andi memaparkan bahwa Demokrat terbuka tidak hanya mengusulkan bacaleg dari internal pengurus dan kader saja tetapi juga dari unsur-unsur tokoh masyarakat.
Sumbangan dana bersifat sukarela
Andi juga memaparkan bahwa sumbangan dana bacaleg untuk pembiayaan saksi bersifat sukarela tanpa paksaan dan bukan untuk mengamankan nomor urut di Pemilihan Umum tahun depan.
Andi menegaskan semua bacaleg telah mengisi formulir yang berisi kesiapan menerima keputusan tentang penyusunan nomor urut.
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER