REGIONAL:
Suara.com - Redaksi Kompas TV dan Kompas.com mengemukakan ada ancaman nyata Kemerdekaan Pers saat ini. Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi mengungkapkan, pengalaman kantor beritanya yang mendapat gugatan dari seorang YouTuber karena unggahan berita mengenai utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Gugatan tersebut terkait penggunaan materi visual dalam video yang diunggah di akun Kompas TV terkait pemberitaan membengkaknya utang pembangunan kereta cepat hingga mencapai Rp 8,5 triliun. Rosi mengemukakan, materi visual yang digunakan dalam berita tersebut diambil dari akun YouTube resmi PT KCIC.
"Anehnya visual yang sama pernah kami gunakan untuk membuat berita uji coba kereta api cepat di sela perhelatan G20 sekitar bulan November 2022 tidak dipersoalkan," jelas Rosi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com pada Kamis (11/5/2023).
Lantaran persoalan itu, sejak pertengahan April pihaknya melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk membuka komunikasi dengan pihak PT KCIC dan Youtube.
"Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp 200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp 1,3 miliar, dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, YouTuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC," ujar Rosi.
Rosi kemudian berinisiatif bertemu dan berdiskusi tentang apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan proyek KCIC dengan Forum Pemred, AJI dan Dewan Pers adalah bentuk tanggung jawab moril redaksi KompasTV.
"Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube. Menurut kami ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Hari ini menimpa Redaksi KompasTV, bukan tidak mungkin bisa terjadi di ruang Redaksi lain," jelasnya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyesalkan apa yang dialami KompasTV terkait pemberitaan utang Kereta Cepat Indonesia China. Seharusnya segala hal terkait sengketa berita diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Ninik menambahkan Dewan Pers sudah membuat regulasi untuk menghadapi era digital khususnya terkait pers.
"Peraturan Dewan Pers, jika ada konflik pemberitaan yang didistribusikan di media sosial, itu masuk dalam wilayah mediasi dan penyelesaiannya oleh Dewan Pers. Jadi jika ada pemberitaan oleh perusahaan pers dan didistribusikan ke media sosial dan kemudian menjadi konflik oleh pihak ketiga, silahkan datang ke Dewan Pers untuk kita mediasi."
"Jadi jangan ada penyelesaian dengan cara-cara intimidatif pemerasan dengan meminta pembayaran sejumlah uang dan sebagainya jika itu konflik pemberitaan, penyelesaiannya adalah dengan UU 40," katanya.
Senada dengan Ketua Dewan Pers, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menilai apa yang dialami KompasTV harus menjadi perhatian dan perlu ada upaya bersama dari para pemangku kepentingan Pers Indonesia agar hal serupa tidak terjadi.
"Terima kasih Redaksi KompasTV sudah bersedia bercerita apa yang dialaminya terkait pemberitaan KCIC. Harus ada antisipasi agar tidak mengusik kebebasan pers di Tanah Air," ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim menilai ada ancaman kemerdekaan pers di kasus yang dialami KompasTV terkait pemberitaan KCIC.
"Apalagi kita tahu dalam penggunaan konten sebelumnya yang positif tidak dipersoalkan. Ketika beritanya kritis dipersoalkan. Kita menduga ada kontrol informasi yang ingin dilakuan KCIC. Saya pikir ini tidak tepat dan tidak sesuai mekanisme UU Pers," jelas Sasmito.
TERPOPULER
