Infografis
Suara.com - Polemik China minta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dijadikan sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tengah jadi sorotan. Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan pemerintah tak bisa menyepakati usulan China itu.
Luhut merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) karena jika menggunakan APBN, prosedurnya akan panjang. Kekinian China sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan itu. Simak polemik China minta APBN jadi jaminan utang kereta cepat.
1. Gagal Negosiasi Bunga Utang
Luhut mengaku bahwa dia gagal melakukan negosiasi terkait besaran utang proyek kereta cepat. Sehingga pemerintah China masih kekeh bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4 persen per tahun.
"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan nggak semua kita capai," ucap Luhut pada Rabu (12/4/2023). Pemerintah Indonesia masih akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara.
2. Dulu Dijanjikan Tanpa APBN
Biaya pembangunan mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 18 triliun. Jumlah itu sangat jauh dari perhitungan awal bahkan sudah jauh melampaui investasi yang ditawarkan Jepang.
Ada beberapa faktor penyebab pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Sebut saja perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang karena kesalahan kontraktor dan pemindahan utilitas.
Ada juga faktor penggunaan frekuensi GSM dan pembebasan lahan yang membuat biaya makin membengkak. Selain itu pencurian besi hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan pun membuat biaya pembangunan kereta cepat makin menggunung.
Baca Juga: China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Didesak Bersikap Tegas
Sebagai upaya menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-China tersebut, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Dalam aturan itu, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN sebagai pembiayaan kereta cepat Jakarta Bandung. Padahal sebelumnya Jokowi berjanji tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek itu.
