Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun tidak memiliki manfaat.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
"Menurut aku sih, kalau dibilang bermanfaat juga enggak. Kalau dibilang tidak bermanfaat, bisa jadi juga tidak gitu ya kan, kalau menurut pandangan orang," kata Saut dihubungi wartawan, Kamis (25/5/2023).
Hal itu menurutnya dengan melihat kondisi dan situasi para pimpinan KPK saat ini. Seperti diketahui Ketua KPK Firli Bahuri tengah diterpa sejumlah isu miring, dugaan membocorkan dokumen penyelidikan korupsi hingga pemecatan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK yang diduga janggal.
"Tapi, kalau menurut pandangan saya, anda mau ngasih 20 tahun, 10 tahun juga, kalau kondisinya KPK saat ini, enggak ada yang disebut bicara bermanfaat, adil, dan pasti. Hukum itu kan adil, bermanfaat, dan pasti," jelas Saut.
Oleh karenanya, Saut menilai putusan MK tersebut tidak memberikan manfaat dan bahkan menurutnya hanya omong kosong bagi pemberantasan Korupsi.
"Jadi, menurut saya putusan itu tidak mengubah secara keseluruhan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, efisien, nonsense (omong kosong) itu," tegasnya.
Dikabulkan MK
Sebagaimana diketahui MK mengabulkan gugatan yang diajukan Ghufron. Putusan itu dibacakan langsung Ketua MK Anwar Usman pada Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Pemerintah Bisa Saja Batalkan Pansel
"Mengabulkan permohonan pemohon selurunya," kata Ketua MK Anwar Usman.
Dalam putusan MK menyatakan, Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, 'Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan,' bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) pada proses pemilihan," kata Anwar Usman.
Pada putusan selanjutnya, MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipiih kembali hanya untuk sekali masa jabatan', bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," ujar Anwar Usman.
