Jokowi Akui Bakal Cawe-cawe, Waketum PPP: Bukan Sesuatu yang Dilarang, Jangan Terlalu Lebay!

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, menilai, memang istilah cawe-cawe dalam politik bisa membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai intervensi politik. Namun, ia mengingatkan, semua pihak tak terlalu khawatir dan berlebihan menanggapi cawe-cawe tersebut.

Apa yang disampaikan Arsul tersebut menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk dalam Pemilu 2024.

Arsul awalnya menyampaikan, bahwa berdasarkan apa yang dia pahami istilah cawe-cawe tersebut hanya untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai jadwal.

"Namun memang istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum," sambungnya.

Menurutnya, cawe-cawe masih bisa dibatasi aturan. Jika telah menabrak aturan maka ha tersebut harus menjadi koreksi.

"Tapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," tuturnya.

Kemudian, Arsul menyebut, jika masing-masing Presiden juga mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Menurutnya, gaya kepemimpinan tersebut tidak bisa dipukul rata.

"Tidak bisa juga kemudian style itu harus di seragamkan yang paling penting adalah itu tadi ukurannya apakah satu ada pelanggaran hukum, kedua ada perlakuan diskriminatif apa tidak sepanjang itu tidak ada ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang enggak perlu juga kemudian terus menerus kita kapitalisir," ujarnya.

Lebih lanjut, di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, wajar apabila kekinian Presiden Jokowi khawatir apa yang telah dibangun selama menjabat tidak akan dilanjutkan pada kepemimpinan sebelumnya.

"Wajar menurut saya kalau kita lihat misalnya presiden di negara lain kepala negara lain juga ingin kebijakan pemerintahannya itu juga bisa lanjut kenapa kok mesti dipersoalkan dan saya kira bukan hanya pak Jokowi kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama," pungkasnya.

Diketahui, pernyataan soal cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk Pemilu 2024 itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana, Senin kemarin.