Suara.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa memuat beberapa usulan pasal yang kontroversial dari sederet anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja). Salah satu usulan pasal RUU Desa tak lain adalah kenaikan gaji Kepala Desa (Kades) oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat.
Syahrul kala rapat Panja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/6/2023) menegaskan urgensi kenaikan gaji Kades.
Politisi PKS tersebut berdalih bahwa banyak Kades yang telilit utang. Syahrul juga mengungkap beberapa dampak berat dari jeratan utang tersebut seperti kasus Kades yang diceraikan pasangannya.
"Bahkan sampai diceraikan oleh pasangannya karena terlilit banyak utang. Jadi saya minta gajinya itu juga perlu ditingkatkan lagi," tegas Syahrul dalam rapat tersebut.
Adapun gaji kades diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berdasarkan PP tersebut, gaji Kades berada di nominal paling sedikit Rp 2.426.640.00 setara 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan ruang II/a.
Syahrul berencana agar nominal tersebut lebih tinggi demi membebaskan para kades dari lilitan utang yang mencekik.
Pro kontra DPR saran gaji Kades naik, Warganet: Mending bikin pelatihan keuangan
Meski Syahrul telah ngotot hingga memberikan alasan mendasar terkait kenaikan gaji Kades tersebut, tak sedikit dari publik yang melontarkan kritik mereka.
Linimasa media sosial kini dibanjiri dengan kritikan publik terhadap saran Syahrul tersebut.
Seorang warganet justru melihat untuk mengatasi masalah utang di tengah para Kades yakni dengan memberikan pelatihan keuangan.
Bahkan warganet tersebut menilai pelatihan keuangan bisa lebih menghemat anggaran negara dengan dampak yang lebih signifikan. Pasalnya, ia menilai bahwa akar masalah utang terletak di perilaku konsumtif, boros, dan tak pandai berinvestasi.
"Lebih murah dikasih pelatihan financial planning saja gak sih? Selama karakter/kultur konsumtif, kredit, bad investment, kawin lagi gak dikoreksi, mau digaji berapapun ya gak selesai masalah," cuit warganet.
Warganet lain menaruh perhatian di perilaku korupsi di tengah oknum Kades yang membuat mereka terlilit utang. Warganet tersebut juga menyayangkan Kades sudah dapat banyak privilese namun berencana untuk ditambah.
"Itu karena mereka korup. bukan karena gajinya ngga cukup. mereka dapet gaji, tanah bengkok, dapet bagian dari penyewaan tanah desa. udah kurang apa lagi," sesal warganet.
TERPOPULER
