Menurut Ridwan, selama Airlangga duduk di kabinet maka posisinya akan terus terikat dengan kebijakan-kebijakan kabinet. Padahal di satu sisi posisi Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Ditambah lagi dengan adanya hasil Munas 2019 yang memandatkan mendukung pencapresan Airlangga selaku ketua umum.
"Kecuali pada tahun 2019 itu tidak ada keputusan itu, itu tidak ada masalah sehingga partai bisa bermain dengan lincah, dengan baik, ya kan tanpa mengganggu posisi ketua umum di kabinet. Karena tidak ada keputusan ini, kalau ada keputusan akhirnya dia ditawan dia mah, Golkar juga ditawan dengan keputusan Munas itu," imbuh dia.