Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah proaktif dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang terus berubah.
Terbaru, fokus pemerintah tertuju pada perluasan jangkauan pasar ekspor dengan membidik negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) serta negara-negara yang tergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).
Langkah ini secara eksplisit disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respons cerdas terhadap potensi dampak kebijakan tarif resiprokal yang mungkin diterapkan oleh Amerika Serikat.
"Keanggotaan Indonesia yang baru dalam kelompok BRICS membuka peluang pasar yang signifikan di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konfrensi pers daring, Jumat (25/4/2025).
BRICS, sebagai kekuatan ekonomi kolektif, menawarkan alternatif pasar yang besar dan beragam, mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Aksesi Indonesia dalam CPTPP juga menjadi tonggak penting dalam upaya diversifikasi pasar ekspor.
CPTPP, dengan anggotanya yang tersebar di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika, termasuk negara-negara maju seperti Inggris dan Kanada, serta negara-negara dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti Meksiko, membuka pintu bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan dengan tarif yang lebih rendah.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti bahwa perluasan pasar ini berjalan seiring dengan upaya aktif pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang strategis lainnya. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Uni Eropa (IEU-CEPA). Proses negosiasi IEU-CEPA yang sempat berjalan lambat kini menunjukkan perkembangan positif.
Komunikasi intensif dengan Komisioner Uni Eropa menunjukkan adanya keterbukaan dan keinginan yang kuat dari pihak Uni Eropa untuk segera menyelesaikan perjanjian ini. Penyelesaian IEU-CEPA akan memberikan akses preferensial bagi produk Indonesia ke pasar Uni Eropa yang besar dan memiliki standar kualitas yang tinggi, sekaligus menarik investasi dari kawasan tersebut.
Penegasan Menko Airlangga mengenai perluasan pasar ke negara-negara BRICS, CPTPP, dan Uni Eropa sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah sangat krusial. Langkah ini bukan hanya sekadar respons reaktif terhadap potensi tekanan tarif dari AS, tetapi merupakan visi yang lebih luas untuk memperkuat daya saing ekspor nasional di kancah global.
Baca Juga: RI Tegaskan Pintu Terbuka Lebar untuk Mastercard & Visa, Bantah Batasi Persaingan Sistem Pembayaran
Dengan memiliki diversifikasi pasar yang kuat, Indonesia akan lebih tahan terhadap gejolak ekonomi di satu negara atau kawasan tertentu. Ketergantungan yang berlebihan pada satu pasar dapat menjadi risiko besar, terutama dalam situasi geopolitik dan ekonomi yang dinamis seperti saat ini.
Dalam konteks hubungan dagang dengan Amerika Serikat, lawatan Menko Airlangga ke AS menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga dan mengembangkan hubungan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia aktif mendorong negosiasi perdagangan bilateral dengan AS, dengan menawarkan proposal kerja sama yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan nasional.
Lima poin utama yang diajukan, yaitu pemenuhan kebutuhan energi, akses pasar ekspor yang kompetitif, deregulasi usaha domestik, penguatan rantai pasok industri strategis dan mineral kritis, serta kerja sama iptek di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan, mencerminkan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dan di masa depan.
Respons positif dari para pejabat tinggi AS, termasuk dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, dan Kementerian Perdagangan AS, memberikan harapan akan terjalinnya kesepakatan yang konstruktif. Langkah selanjutnya, yaitu dialog dan pembahasan teknis detail yang akan dilakukan dalam dua minggu mendatang, akan menjadi penentu arah negosiasi ini.
Keterlibatan aktif dan respons cepat Indonesia dalam proses negosiasi dengan AS, seperti yang diungkapkan oleh Menko Airlangga, dapat memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia dalam mencapai kesepakatan yang lebih favorable.
Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan lima sektor khusus yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut dengan pihak AS. Pembentukan kelompok kerja (working group) untuk mempercepat proses pembahasan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti peluang negosiasi ini secara efektif.
