REGIONAL:
Suara.com - Dewan Pakar Partai Golkar memberikan tiga rekomendasi terhadap partai. Rekomendasi itu berdasarkan hasil Rapat Pleno ke-VIII yang digelar pada Minggu (9/7/2023).
Melalui surat dengan nomor B- WANKAR/PG/II/2023, rekomendasi yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Ganjar Razuni menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Rekomendasi tersebut dibuat seiring adanya dinamika pencapresan dalam persiapan Pemilu Serentak 2024. Adapun rekomendasi berdasarkan tiga hal.
Pertama, Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 No.XV/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Sikap Partai Golongan Karya Terhadap Pemilihan Presiden Tahun 2024. Kedua, Surat Keputusan Nomor: SKEP-397/DPP/GOLKAR/III/2021 tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2021 tentang Pengusulan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2024;
Ketiga, memperhatikan pendapat, pikiran dan pandangan yang berkembang dalam Rapat Pleno Ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar, maka Dewan Pakar Partai Golkar memberikan rekomendasi di bawah ini.
Berdasarkan isi suratnya, Dewan Pakar mengatakan rekomendasi diberikan semata-mata demi menegakkan wibawa, penyelamatan dan perjuangan membesarkan Partai Golkar, khususnya dalam upaya meraih kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Ada tiga poin yang menjadi rekomendasi Dewan Pakar, sebagai berikut:
Pertama, Dewan Pakar merekomendasikan Partai Golkar membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential.
"Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang- pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," tulis Dewan Pakar dikutip Selasa (11/7/2023).
Kedua, sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X, yaitu Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar.
"Dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir," tulis Dewan Pakar.
Rekomendasi ketiga, Dewan Pakar mengusulkan agar Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia,
"Demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024," tulis Dewan Pakar.
Bantah Ada Munaslub
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik adanya rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua umum, sekaligus mengevaluasi hasil Munas 2019 yang memandatkan ketua umum menjadi calon presiden.
Sebelumnya terkait evaluasi dan potensi penggantian Airlangga itu didasarkan dari rapat Dewan Pakar DPP Partai Golkar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Minggu kemarin. Airlangga tidak membantah terkait adanya pertemuan Dewan Pakar, tetapi ia menegaskan agenda pertemuan tersebut bukan tentang perencanaan munaslub.
"Nggak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Airlangga sekaligus membantah pernyataan Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisja terkait rencana Dewan Pakar melakukan evaluasi hasil Munas 2019 hingga menyoal munaslub.
"Tidak ada, tidak ada," ujar Airlangga.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini lantas menegaskan Golkar memiliki forum tertinggi sebagai mekanisme dalam mengambil suatu keputusan di partai.
"Forum tertinggi rakernas, rapim, munas," ujarnya.
Potensi Munaslub, Cari Pengganti Airlangga
Posisi Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Paetai Golkar terancam seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7) malam. Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.
Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentu mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas Luar Biasa atau Munaslub dan di sini lah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang.
"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.
"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujarnya.
Tak lagi Mau Capreskan Ketua Umum Airlangga?
Dewan Pakar Partai Golkar melakukan rapat. Rapat itu terkonfirmasi digelar di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur pada Minggu (9/7) malam.
Informasi terkait pelaksanaan rapat ini dikonfirmasi Ridwan Hisjam. Ia mengatakan rapat Dewan Pakar Partai Golkar memang harus digelar kembali untuk mendengarkan masukan dari para pimpinan dan anggotanya.
Tentu yang menjadi pembahasan ialah seputas isu nasioonal yang aktial. Posisi Partai Golkar dalam Pileg 2024 juga menjadi pemabahasan. Adapun teranyar rapat akan membahas dan mengevaluasi keputusan Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar pada Desember 2019, yang memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mendatang.
Keputusan Munas 2019 itu yang turut dibahas untuk kemudian dievaluasi. Evaluasi dilakukan lantaran sampai dengan saat ini Golkar tidak memiliki arah yang jelas, kendati ada putusan Munas tersebut.
"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan.
Ridwan juga menyoroti posisi Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama PAN dan PPP. Menurutnya meski sudah satu tahun berjalan, arah KIB belum jelas. Mengingat ada PPP yang lebih dulu menetapkan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, sementara Golkar dan PAN masih bergeming.
"Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah. Karena fungsinya Dewan Pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman, baik di pemerintahan, legislatif, mantan gubernur juga ada di sini, dan juga senior-semior organisasi Partai Golkar," kata Ridwan.
Ridwan menuturkan ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai bak tidak bertenaga. Padahal para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh, alhasil seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.
"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.
Dalam rapat Dewan Pakar, Ridwan bakal meminta agar Dewan Pakar membuat rekomendasi. Meski ia nilai sudah terlambat, tetapi rekomendasi itu tetap harus dikeluarkan Dewan Pakar. Adapun rekomendasinya ialah meminta Airlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mundur dari kabinet.
Menurut Ridwan selama Airlangga duduk di kabinet maka posisinya akan terus terikat dengan kebijakan-kebijakan kabinet. Padahal di satu sisi posisi Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Ditambah lagi dengan adanya hasil Munas 2019 yang memandatkan mendukung pencapresan Airlangga selaku ketua umum.
"Kecuali pada tahun 2019 itu tidak ada keputusan itu, itu tidak ada masalah sehingga partai bisa bermain dengan lincah, dengan baik, ya kan tanpa mengganggu posisi ketua umum di kabinet. Karena tidak ada keputusan ini, kalau ada keputusan akhirnya dia ditawan dia mah, Golkar juga ditawan dengan keputusan Munas itu," tutur Airlangga.
TERPOPULER
