Suara.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta akan mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) polemik Jakarta International Stadium (JIS) dalam minggu-minggu ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPRD Gembong Warsono. Ia menyebut, rencananya usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan dewan.
"Minggu-minggu ini kita kirim ke pimpinan dewan supaya kita bisa tindak lanjuti," ujarnya Senin (17/7/2023).
Ketua DPD PDIP Jakarta itu juga berharap dengan adanya pengajuan tersebut bisa membuat polemik JIS yang selama ini terjadi bisa mencair.
"Mudah mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di warga masyarakat," ucapnya.
Saat ditanya, jika pengajuan pansus polemik JIS tidak ditanggapi, Gembong mengemukakan, masih ada mekanisme yang dilakukan melalui anggotanya di komisi-komisi.
"Misalkan, anggota fraksi yang ada di lima komisi kita perintahkan coba minta kepada pimpinan masing masing komisi untuk dijadwalkan untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait dengan JIS," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pembangunan JIS menuai polemik setelah perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Ketika itu, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
Baca Juga: PDIP Ajukan Usulan Pembentukan Pansus JIS Pekan Ini
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sekitar Rp 4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejawantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
"Ini menegaskan bahwa ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS," katanya.
