REGIONAL:
Suara.com - Kepala Divisi Lastmile/Backhaul pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Muhammad Feriandi Mirza dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (25/7/2023).
Mirza dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto.
Saat persidangan, terungkap Mirza menerima uang Rp300 juta dari Windi Purnama salah satu tersangka korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.
Windi juga disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, yang juga terdakwa dalam perkara ini.
Pemberian uang itu terungkap saat Mirza dicecar Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Mendapati keterangan itu, Majelis Hakim mempertanyakan maksud pemberitan itu.
"Perintah siapa saudara menerima uang?" tanya Hakim.
"Saya tidak menanyakan kepada saudari Windi Purnama," jawab Mirza.
"Loh kok bisa tahu-tahu saudara terima? Gitu loh," tanya Hakim kembali.
"Ya tidak ada yang memerintahkan yang mulia," timpal Mirza.
Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Hakim meminta Mirza untuk minum.
"Astagfirullah. Minum dulu. Kayakya kering tuh bibir saudara, hahaha. Biasa saja pak, santai saja. Jadi suadara bukan masalah ditekan tidak ditekan, tapi memberikan fakta yang benar di persidangan ini," kata Hakim.
Hakim mengingatkan Mirza untuk memberikan keterangan yang jelas, tanpa menutup-nutupi apa pun, karena dikhawatirkan berdampak terhadap keputusan persidangan nantinya.
"Nanti salah arahnya putusan perkara ini. Kemudian belum tentu juga Pak Anang itu bersalah. Belum tentu juga Pak Johnny Gerard Plate itu salah. Belum tentu juga Pak Yohan Suryanto itu salah. Ini kan dugaan Pak, faktanya seperti apa?" kata Hakim.
Mirza pun tetap mengaku tidak tahu maksud dari pemberian uang Rp300 juta tersebut. Uang dari tersangka Windi itu diakui Mirza sempat dipakai untuk membeli kendaraan. Namun uang tersebut sudah dikembalikannya ke Kejaksaan Agung pada Januari 2022 lalu.
Rugikan Negara Rp 8 Triliun
TERPOPULER
