Suara.com - Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya Koorsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto jadi tersangka KPK sebagai penerima suap pengadaan alat. Afri diduga menjadi orang kepercayaan Henri untuk menerima suap.
Sementara tersangka pemberi suap merupakan tiga orang petinggi perusahaan, yaitu Komisaris Utama PT MGCS (Multi Grafika Cipta Sejati) Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.
Perkara korupsi ini terungkap, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa (25/7). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut OTT dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi.
"Adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR (Marilya) kepada ABC (Afri) sebagai perwakilan HA (Henri) disalah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap (Jakarta Timur)," kata Alex saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Selanjutnya KPK bergerak dan menangkap Marilya bersama sopirnya berinisial HW dan seorang berinisial ER di Jalan Mabes Harkam, Cilangkap.
"(Sedangkan) ABC (Afri) di salah satu Restoran Soto di Jatisampurna, Bekasi," ujar dia.
Saat ditangkap, di dalam bagasi mobil Afri penyidik KPK menemukan uang senilai Rp 999,7 Juta. Selanjutnya mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain itu, KPK juga menemukan pemberian uang kepada Henri, yaitu senilai Rp 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank dari Roni.
Suap tersebut diduga untuk memenangkan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
Kesepakatan para tersangka, Henri menerima fee 10 persen dari kontrak pengadaan alat. Lebih lanjut, Alex mengungkap Henri melalui Afri juga diduga menerima suap dari sejumlah pengadaan di Basarnas pada rentang waktu 2021 hingga 2023.
"Sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh Tim gabungan Penyidik KPK bersama dengan Tim Penyidik Puspom Mabes TNI," tuturnya.
Guna proses penyelidikan Marilya dan Roni Aidil ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 26 Juli hingga 14 Agustus 2023. Sementara untuk tersangka Mulsunadi Gunawan diminta KPK untuk segera menyerahkan diri.
Ketiganya selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan untuk Henri dan Afri Budi diserahkan kepada Puspom Mabes TNI, mengingat keduanya merupakan anggota TNI. Hal itu disebut Alex, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang KPK berbunyi, 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.'
"Maka terhadap dua orang tersangka HA (Henri) dan ABC (Afri) yang diduga sebagai penerima suap penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut. Yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang," kata Alex.
TERPOPULER
