Sementara di Jakarta, Pemprov DKI selama ini malah mengalokasikan dana lewat anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD untuk membangun. Tak hanya itu, BUMD juga ditugaskan untuk mengelola infrastruktur tersebut setelah sudah berdiri.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," ucapnya.
Padahal, JIS dan TIM yang menelan anggaran triliunan rupiah juga malah belum bisa memberikan keuntungan dari pemanfaatan penyewaan gedung.
Bahkan, Jakpro masih harus mengeluarkan biaya operasional yang juga cukup besar setiap tahunnya.
Akibatnya, keuangan perusahaan Jakpro menjadi tak sehat dan tak bisa menghasilkan dividen kepada Pemprov DKI selama empat tahun terakhir.
"Kalau ini dari PMD, artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," tuturnya.
Ke depannya, Joko menyatakan Pemprov DKI bakal mencari solusi agar TIM dan JIS bisa memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah.
"Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya," pungkasnya.
TERPOPULER
