Suara.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) berharap agar hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Dede Suryaman tidak dipecat meskipun diduga menerima uang Rp 300 juta dalam kasus suap pembangunan jembatan Brawijaya Kediri.
Hal itu disampaikan perwakilan Ikahi pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA).
Padahal, hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA Nomor 1024/BP/PS.02/X/2022 per 11 Oktober 2022 telah merekomendasikan agar Dede dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagai hakim dengan hak pensiun.
Menurut Ikahi, Dede telah bertindak jujur dan berjanji memperbaiki dirinya. Terlebih, pada sidang hari ini, Dede mengaku bersalah dan menyesal.
Dede juga mengaku telah mengembalikan sepenuhnya uang Rp 300 juta itu sebelum membacakan putusan pada perkara di Pengadilan Negeri Surabaya itu.
"Atas dasar itu, terlapor layak diberikan hukuman yang jauh lebih ringan dari rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Agar kemudian hal ini menjadi rujukan bahwa Forum Majelis Kehormatan Hakim menjujung tinggi serta menghargai nilai-nilai kejujuran," kata perwakilan Ikahi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
Ikahi menganggap Dede masih mencintai profesi hakim. Terlebih dia telah menyesal sempat menerima suap Rp 300 juta.
"Terlapor sungguh masih ingin menjadi seorang hakim pada pengadilan negeri karena terlapor sangat masih mencintai profesi seorang hakim. Sehingga, terlapor merasa menyesal dan merasa berdosa diberhentikan di Majelis Kehormatan Hakim ini," lanjutnya.
Ikahi juga menyinggung latar belakang Dede yang sudah 27 tahun menjadi hakim dan pernah bertugas di Pengadilan Negeri Singkil, Aceh, yang merupakan daerah konflik pada 2005-2009.
"Ketika itu, terlapor mendapatkan prestasi dalam hal ini mendapatkan kenaikan pangkat pilihan. Setelah 10 bulan menjabat sebagai seorang wakil ketua, dipromosikan menjadi ketua di Pengadilan Negeri Singkil," ujar perwakilan Ikahi.
Ikahi juga menyebutkan bahwa Dede sudah kooperatif dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan MA dan KY.
"Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Kehormatan Hakim yang memeriksa dan mengadili atas nama terlapor Dede Suryana memberikan putusan yang seadil-adilnya yang lebih ringan daripada sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Pengawasan MA," tandas mereka.
